Laporan ICW terhadap Lili Pintauli Siregar, Polri: Domain KPK

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, menunjukkan anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 dan 2019-2024, Ade Barkah Surahman dan anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019, Siti Aisyah Tuti Handayani, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 15 April 2021. Penyidik resmi menetapkan dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru, Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani dalam pengembangan perkara tindak pidana korupsi dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengaturan proyek di lingkungan  Pemerintahan Kabupaten Indramayu tahun 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, menunjukkan anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 dan 2019-2024, Ade Barkah Surahman dan anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019, Siti Aisyah Tuti Handayani, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 15 April 2021. Penyidik resmi menetapkan dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru, Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani dalam pengembangan perkara tindak pidana korupsi dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indramayu tahun 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Andi Rian menyatakan jika laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Lili Pintauli Siregar bukan menjadi ranah kepolisian. 

    "Peristiwa yang disampaikan ICW dalam suratnya adalah domain KPK," kata Andi Rian saat dihubungi pada Jumat, 10 September 2021.

    Alhasil, Polri, kata Andi Rian, bakal melimpahkan laporan ICW tersebut ke KPK. Namun, ia belum membeberkan kapan pelimpahan akan dilakukan. 

    "Penyidik akan melimpahkan suratnya ke KPK," ucap Andi Rian. 

    Pada 8 September 2021, ICW melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar  ke Polri atas dugaan pelanggaran berkomunikasi dengan pihak yang tengah berperkara.

    Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan Lili melanggar Pasal 36 Jo Pasal 65 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. "Ditemukan fakta bahwa Lili menjalin komunikasi dengan pihak lain yang sedang menjalani perkara di KPK dan itu bukan hanya melanggar kode etik, tetapi juga melanggar hukum," ujar Kurnia di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Rabu, 8 September 2021.

    Kurnia berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa memerintahkan jajarannya untuk mengusut aduannya tersebut secara profesional. Bahkan ICW juga meminta agar Lili segera ditetapkan sebagai tersangka. "Tatkala ditemukan bukti permulaan yang cukup, kami berharap Lili Pintauli Siregar segera ditetapkan sebagai tersangka," kata Kurnia.

    ANDITA RAHMA

    Baca: KPK Periksa Ajudan Lili Pintauli Siregar di Kasus Tanjungbalai


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.