Kemensos Libatkan Warga dalam Proses Perbaikan Data Penerima Bansos

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga membawa bantuan beras bansos PPKM di kawasan Sukatani, Tapos, Depok, Jawa Barat, Kamis, 19 Agustus 2021. Pemerintah melalui Kementerian Sosial melanjutkan program Bantuan Beras PPKM tahap 2 dengan penerima sebanyak 8,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa paket 10kg beras. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Warga membawa bantuan beras bansos PPKM di kawasan Sukatani, Tapos, Depok, Jawa Barat, Kamis, 19 Agustus 2021. Pemerintah melalui Kementerian Sosial melanjutkan program Bantuan Beras PPKM tahap 2 dengan penerima sebanyak 8,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa paket 10kg beras. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sosial terus berupaya mempercepat perbaikan data penerima bantuan sosial atau bansos. Salah satunya melibatkan warga untuk melakukan koreksi data. Kemensos meminta masyarakat memanfaatkan fitur “Usul” dan “Sanggah” pada aplikasi Cek Bansos.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensos RI Hasim menyatakan fitur “Usul” dan “Sanggah” sebagai terobosan dari permasalahan data, seperti pada orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat (exclusion error), dan ada yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan (inclusion error).

    "Keterlibatan masyarakat juga bisa mengakselerasi proses pembaruan sehingga membantu tugas pemerintah daerah. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pembaruan data menjadi kewenangan pemerintah daerah,” kata Hasim Senin 6 September 2021.

    Penambahan fitur tidak bermaksud meniadakan kewenangan pemerintah daerah. “Dengan fitur tersebut, bisa menjadi alat kontrol dari kemungkinan kekurangtepatan menetapkan penerima bantuan. Inilah yang dibutuhkan pemerintah daerah,” kata dia.

    Aktivasi fitur “usul” dan “sanggah” juga merupakan implementasi UU No. 13/2011 itu sendiri. Pada Pasal 9 (1) disebutkan bahwa fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri.

    Sebagai mandat dari UU, maka partisipasi masyarakat harus difasilitasi pemerintah dalam penyaluran bansos. Selain itu, juga karena besarnya data yang harus dikelola dan peran strategis data itu sendiri yang menjadi rujukan dari berbagai program dukungan untuk masyarakat kurang mampu.

    “Adapun bila terdapat sengketa dalam pembaruan data, ada tahapan quality assurance yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi,” kata Hasim.

    Penambahan fitur merupakan implementasi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kemensos. Dalam mendukung perbaikan data, Kemensos memiliki program tiga tahap perbaikan.

    Pertama, berupa pembenahan dan integrasi data yang sebelumnya terdiri dari empat pulau data. “Saat ini sudah berhasil disatukan tiga pulau data. Kemensos telah mengesahkan data secara periodik setiap bulan,” kata Hasim.

    Yang kedua adalah inklusifitas. Hasim menjelaskan dengan adanya fitur itu, memungkinkan masyarakat dapat mengakses bantuan. Masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan haknya, kini mendapatkan kesempatan.

    Kemudian aspek ketiga adalah keterbukaan atau transparansi. Dengan aplikasi Cek Bansos dimungkinkan berjalannya pengawasan secara bersama-sama sehingga penyaluran bansos diharapkan lebih tepat sasaran.

    Baca: Risma Puji Pemda Berani Coret Orang yang Tak Layak Dapat Bansos


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kue Bulan dalam Festival Tengah Musim Gugur atau Mooncake Festival

    Festival Tengah Musim Gugur disebut juga sebagai Festival Kue Bulan atau Mooncake Festival. Simak lima fakta unik tentang kue bulan...