Mendagri Tegur 10 Kepala Daerah yang Belum Bayar Insentif Tenaga Kesehatan

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur 10 kepala daerah yang belum membayarkan insentif tenaga kesehatan atau nakes di daerahnya. Surat teguran diteken Tito pada Senin, 30 Agustus 2021.

    "Hari ini surat teguran Bapak Menteri bernomor 904 akan langsung dilayangkan ke 10 bupati dan wali kota yang belum membayarkan insentif nakes," ujar Staf khusus Mendagri, Kastorius Sinaga lewat keterangan tertulis, Selasa, 31 Agustus 2021.

    Adapun 10 kepala daerah tersebut adalah Wali Kota Padang Hendri Septa, Bupati Nabire Isaias Douw, Wali Kota Bandar Lampung  Eva Dwianadi, Bupati Madiun Ahmad Dawami, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Bupati Penajem Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, Bupati Gianyar Made Mahayastra, Wali Kota Langsa Usman Abdullah, Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya, dan Bupati Paser Fahmi Fadli.

    "Dalam surat teguran tersebut, Mendagri meminta para kepala daerah tersebut untuk segera membayarkan innakesda. Bila daerah belum melakukan refocusing anggaran sebagai sumber belanja innakesda, kepala daerah dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD sehingga pembayaran Innakesda tidak terhambat," ujar Kastorius.

    Menurutnya, Kemendagri sangat serius mengawasi realisasi belanja anggaran oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, terutama pos belanja insentif nakes. Mendagri Tito memerintahkan jajaran eselon 1 utamanya Inspektorat Jenderal dan Dirjen Keuangan Daerah, M Ardian Novrianto untuk melakukan monitoring mingguan realisasi APBD 548 pemerintah daerah seluruh Indonesia dalam kaitan dengan faktor pengungkit pemulihan ekonomi serta penanganan Covid-19 di daerah.

    "Kebijakan refokusing APBD 2021 telah menggariskan bahwa 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH (Dana Bagi Hasil) tahun anggaran/2021 ini diperuntukkan untuk penanganan Covid-19, termasuk pembayaran insentif nakes daerah," ujar Kastorius.

    DEWI NURITA

    Baca: PPNI: Banyak Kepala Daerah Tidak Peduli Tenaga Kesehatan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.