Novel Baswedan Sebut Dewas KPK Wajib Laporkan Lili Pintauli ke Penyidik

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama anggota Dewas, Albertina Ho, seusai sidang etik  Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di KPK, Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. KPK telah menetapkan Syahrial dan Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Yusmada menjadi tersangka. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama anggota Dewas, Albertina Ho, seusai sidang etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di KPK, Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. KPK telah menetapkan Syahrial dan Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Yusmada menjadi tersangka. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mengatakan Dewan Pengawas berkewajiban membawa kasus Lili Pintauli Siregar ke ranah pidana. Caranya, dengan melaporkan kepada penyidik.

    “Dewas telah sajikan fakta adanya perbuatan tindak pidana, selanjutnya Dewas berkewajiban melapor yang bersangkutan kepada penyidik,” kata Novel Baswedan lewat akun Twitternya, Senin, 30 Agustus 2021. Novel telah mengizinkan cuitannya dikutip.

    Novel mengutip Pasal 108 ayat (3) KUHAP. Pasal itu memuat kewajiban setiap pegawai negeri yang mengetahui terjadinya tindak pidana untuk melapor ke penyelidik atau penyidik. Novel menganggap dalam putusannya, Dewas KPK menemukan fakta bahwa Lili diduga melakukan tindak pidana.

    Tindak pidana itu diatur dalam Pasal 66 UU KPK yang menyatakan bahwa dapat dipidana pegawai KPK yang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani KPK tanpa alasan yang sah.

    Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan Lili Pintauli bersalah melanggar kode etik karena menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara. Dewas menyatakan Lili terbukti memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK menekan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Tekanan itu dilakukan agar Syahrial mengurus masalah kepegawaian adik iparnya. Padahal saat itu, KPK tengah menyelidiki dugaan jual-beli jabatan yang dilakukan Syahrial.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.