Penyidikan Perkara Korupsi Turun Selama Pandemi, KPK: SDM Berkurang

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  •  Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata bersama Juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan), memberikan keterangan kepada awak, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 4 September 2020. Bareskrim Polri saat menangani kasus dugaan suap red notice dan surat jalan Polri untuk Djoko Tjandra. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata bersama Juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan), memberikan keterangan kepada awak, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 4 September 2020. Bareskrim Polri saat menangani kasus dugaan suap red notice dan surat jalan Polri untuk Djoko Tjandra. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pandemi Covid-19 menghambat penyidikan perkara korupsi, dari penyadapan hingga operasi tangkap tangan (OTT).

    "Karena dampak pandemi, kekuatan sumber daya manusia (SDM) KPK berkurang, selama 2 bulan terakhir saya kira mungkin tidak lebih 10 persen SDM yang bekerja di kantor, termasuk SDM yang selama ini melakukan monitoring percakapan, penyadapan juga jauh berkurang," kata Alexander dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester 1 Tahun 2021 di Gedung KPK Jakarta, Selasa 24 Agustus 2021.

    Secara khusus mengenai OTT, Alexander mengungkapkan bahwa saat ini penyadapan tidak dapat dilakukan terus-menerus.

    "OTT kan murni informasi dari masyarakat, lalu kita olah dan dilakukan 'mapping'. Pegawai di unit yang melakukan penyadapan itu kan bergilir 24 jam untuk (menyadap) ratusan nomor tapi sekarang tidak mungkin karena paling SDM-nya 10 orang, mereka monitor 50 nomor saja kewalahan jadi tidak mungkin sadap dengan nomor sekian banyak untuk diikuti," ujar Alex.

    Penurunan jumlah pegawai yang melakukan penyadapan tersebut, menurut Alex, karena sebagian besar pegawai bekerja di rumah.

    "Sebagian besar SDM bekerja di rumah termasuk di tingkat penyidikan dan penyelidikan, dengan pembatasan gerak atau mobilitas pegawai juga sangat besar pengaruhnya terhadap penanganan korupsi, banyak penyidikan masih berjalan saat ini tapi hambatannya SDM terbatas," tambah Alex.

    Namun Alex menyebut berkurangnya SDM tersebut bukan karena 56 pegawai KPK yang dinyatakan tidak dapat lagi dibina karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

    "Sebetulnya penyelidik dan penyidik yang tidak lolos itu tidak ada 10 (orang), tidak berdampak juga, bukan karena ada penyidik yang tidak lolos jadi tidak bisa melakukan penyidikan tapi karena tahun 2021 bahkan sebelum PPKM (penerapan pembatasan kegiatan masyarakat) ketat yang bekerja di kantor rata-rata 20 persen padahal penindakan tidak bisa dilakukan dari rumah dengan daring," jelas Alex.

    Alex menyebut saksi-saksi yang dipanggil dan berdomisili di luar Jakarta sulit untuk datang ke kantor KPK karena PPKM.

    "Saksi-saksi dari daerah kesulitan akomodasi ke sini karena harus lewat berbagai tes, betul-betul pandemi berdampak besar kinerjanya bukan hanya penindakan tapi termasuk koordinasi supervisi, tidak bisa melakukan perjalanan ke daerah," tambah Alex.

    Alex menyebutkan selama semester 1/2021, KPK telah melakukan 77 penyelidikan, 35 penyidikan, 53 penuntutan, dan 35 eksekusi perkara korupsi

    Dari perkara di tingkat penyidikan tersebut, KPK menetapkan 32 orang sebagai tersangka dari total 35 surat perintah penyidikan (sprindik) yang telah diterbitkan. Perkara yang saat ini sedang berjalan sebanyak 160 perkara dengan rincian 125 kasus merupakan "carry over" tahun sebelumnya.

    Baca: Dilaporkan Dugaan Pelanggaran Etik, Alexander Marwata: Paling Risikonya Dipecat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Negara-negera yang Sudah Melakukan Vaksinasi Anak di Bawah 12 Tahun

    Di Indonesia, vaksin Covid-19 baru diberikan ke anak usia 12 tahun ke atas. Namun beberapa negara mulai melakukan vaksinasi anak di bawah 12 tahun.