Megawati Perintahkan Agenda Amandemen UUD 1945 untuk Slowing Down

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) dan Ketua DPP PDIP bidang Hukum, HAM, dan Perundang- undangan Yasonna H Laoly di sela penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020. Dalam Rakernas ini juga menghasilkan rekomendasi, di antaranya komitmen PDIP dalam membumikan ideologi Pancasila, menjaga NKRI dan kebinekaan, kedaulatan wilayah serta ekonomi. ANTARA

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) dan Ketua DPP PDIP bidang Hukum, HAM, dan Perundang- undangan Yasonna H Laoly di sela penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020. Dalam Rakernas ini juga menghasilkan rekomendasi, di antaranya komitmen PDIP dalam membumikan ideologi Pancasila, menjaga NKRI dan kebinekaan, kedaulatan wilayah serta ekonomi. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan agar partainya mengambil langkah slowing down ihwal agenda amandemen UUD 1945. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan instruksi ini disampaikan Megawati lantaran partai ingin mengutamakan gotong royong dalam penanganan pandemi Covid-19.

    "Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri terkait amandemen sudah menegaskan bahwa kebijakan PDI Perjuangan adalah slowing down terkait amandemen UUD 45," kata Hasto dalam konferensi pers seusai bertemu Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dan rombongannya, Selasa, 24 Agustus 2021.

    Hal ini disampaikan Hasto saat ditanya sikap PDIP ihwal agenda amandemen konstitusi yang diklaim untuk mengembalikan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan haluan negara. Sedangkan di sisi lain, banyak kekhawatiran publik bahwa agenda itu akan melebar hingga mengubah masa jabatan presiden.

    Hasto mengatakan memang PDIP yang menginisiasi amandemen terbatas menyangkut haluan negara demi kepentingan bangsa dan negara. Agenda amandemen terbatas itu merupakan salah satu rekomendasi Kongres V PDIP pada 2019 lalu.

    Namun, kata Hasto, implementasi keputusan politik tersebut memperhatikan suasana kebatinan rakyat dan skala prioritas yang dibutuhkan bangsa saat ini. Ia mengatakan pandemi Covid-19 membuat PDIP berpikir bahwa skala prioritas sekarang adalah gotong royong mengatasi pagebluk. "Dalam upaya membantu rakyat mengatasi pandemi ini diperlukan suasana kehidupan politik kondusif," kata Hasto.

    Dia melanjutkan, energi positif gotong royong untuk kepentingan bangsa jauh lebih penting dari kepentingan politik elektoral. "Jadi terkait amandemen sekali lagi langkah untuk slowing down untuk hal tersebut menjadi kebijakan yang diambil karena skala prioritas kami menghadapi pandemi ini," ujarnya.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan isu amandemen konstitusi turut dibahas dalam pertemuan dengan jajaran pengurus PDIP. Menurut Muzani, Gerindra sepakat perlunya haluan negara untuk menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan.

    Namun, Muzani mengatakan mereka juga sepakat menunggu hasil kajian MPR mengenai agenda amandemen UUD 1945. "Tadi kami bicarakan tetapi sekali lagi akhirnya kami menunggu beberapa hal yang sedang dipersiapkan oleh MPR," kata Sekjen Gerindra dalam kesempatan yang sama.

    Baca juga: Wakil Ketua MPR Tegaskan Amandemen UUD 1945 Tak Akan Terjadi

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.