Wakil Ketua MPR Tegaskan Amandemen UUD 1945 Tak Akan Terjadi

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan saat membuka acara Pagelaran Seni Budaya (PSB) seni musik Islami Qasidah se-kabupaten Lampung Selatan.

    Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan saat membuka acara Pagelaran Seni Budaya (PSB) seni musik Islami Qasidah se-kabupaten Lampung Selatan.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan amandemen UUD 1945 tidak akan terjadi.

    "Saya ini in charge di semua perkembangan terakhir di republik ini. Saya kira tidak usah khawatir akan terjadi amandemen itu. Tidak akan terjadi, menurut saya. Tidak akan terjadi," ujar Zulkifli dalam acara perayaan ulang tahun ke-23 PAN, Senin, 23 Agustus 2021.

    Ketua MPR RI 2014-2019 ini menyebut, amandemen hanya akan terjadi saat dirinya menjabat Ketua MPR. "Kalau mungkin amandemen terjadi, pada masa Zulkifli Hasan Ketua MPR. Itu mungkin. Tapi tidak terjadi. Oleh karena itu, saya kira, sampai pemilu yang akan datang, amandemen itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, tidak usah khawatir berlebihan," ujar Zulkifli Hasan.

    Ketua MPR Bambang Soesatyo gencar mendorong terjadinya amandemen konstitusi. Bamsoet beralasan diperlukan amandemen untuk mewadahi pokok-pokok haluan negara demi adanya visi pembangunan nasional yang berkesinambungan. Namun, ia mengaku belum dapat memastikan apakah PPHN akan ditetapkan melalui amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 atau diatur dalam undang-undang.

    Yang jelas, kata Bamsoet, MPR menginginkan adanya suatu haluan negara yang dapat memberikan arah pembangunan Indonesia ke depan. Ia mengklaim perencanaan visioner itu diperlukan untuk membaca tantangan zaman yang terus berkembang.

    "Ini sangat tergantung pada dinamika politik yang ada, sangat tergantung pada stakeholder di gedung ini, yaitu para pimpinan partai politik, para cendekiawan, para praktisi yang dapat mewujudkan itu semua," kata Bambang Soesatyo dalam konferensi pers seusai peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-76 MPR Rabu, 18 Agustus 2021 di tengah wacana amandemen UUD 1945.

    Baca juga: Pengamat Anggap Risiko Amandemen UUD 1945 Saat Ini Terlalu Besar

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.