MK Diminta Ingatkan DPR Waktu Pembahasan RUU Pengadilan Tipikor
Kamis, 4 Desember 2008 20:04 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Kamis, 4 Desember 2008 20:04 WIB
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU
30 September 2022
Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.
RUU Papua Barat Daya Disetujui Dibawa ke Pembahasan Tingkat II
13 September 2022
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya telah selesai pada pembahasan tingkat I. #InfoTempo
Vokalis Seringai Tolak RUU Permusikan: Mengekang Kreativitas
31 Januari 2019
Selain tak diperlukan, vokalis band Seringai, Arian, juga menilai RUU permusikan punya banyak pasal-pasal karet yang mengekang kreativitas.
Cina Godok RUU Larangan Transfer Teknologi Paksa
28 Desember 2018
Pemerintah Cina telah mengusulkan larangan transfer teknologi paksa dan campur tangan pemerintah secara ilegal dalam operasional perusahaan asing.
Senat Lousiana Amerika Setuju RUU Larang Seks dengan Hewan
13 April 2018
Senat negara bagian Louisiana, Amerika Serikat menyetujui RUU larang manusia berhubungan seks dengan hewan.
DPR Desak Pemerintah Mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi
10 Maret 2018
Hanafi Rais menyebut ada 32 UU tentang data pribadi namun tidak ada yang membahas khusus mengenai perlindungan data.
Sri Mulyani Rayu DPR Sahkan RUU AFAS
6 Februari 2018
Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat bersama Komisi Keuangan DPR.
Revisi UU Penyiaran, Koalisi Dukung Pelarangan Iklan Rokok
12 Oktober 2017
Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran mengkritik draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran tertanggal 3 Oktober 2017.
Revisi UU Penyiaran, Lembaga Penyiaran Raksasa Diduga Bermain
12 Oktober 2017
Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menyayangkan perkembangan pembahasan revisi UU Penyiaran.
Menteri Airlangga: RUU Perkelapasawitan Berisiko Tumpang-Tindih
18 Juli 2017
Draf beleid RUU Perkelapasawitan dinilai tidak memuat kebijakan baru alias
mengatur
hal-hal yang sudah berlaku.