KPK: Validitas Data Masih Jadi Masalah dalam Penyaluran Bansos

Reporter

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron (tengah) didampingi Pelaksana tugas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Yonathan Demme (kiri) dan Plt Juru Bicara Ali Fikri (kanan) memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 5 Agustus 2021. KPK menyatakan keberatan atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menilai bahwa validitas data masih menjadi masalah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Oleh karena itu, menurut Ghufron, validasi data harus dibangun dengan beberapa cara. "Pertama adalah ketepatan memotret dan kemudian keterpaduan antar lembaga dalam memotret. Maka tidak boleh ada lagi ya banyak data, banyak status," ujar dia melalui konferensi pers daring pada Kamis, 19 Agustus 2021.

Sebab, akibat tidak keharmonisan validitas data itu, timbul identitas ganda. Ghufron mengatakan, perlu ada pemadanan dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Jika validitas data sudah benar dan satu pintu, maka akan berdampak baik ke seluruh aspek. "Baik struktur ekonominya, struktur keluarganya, agama dan lain-lain itu mungkin akan kemudian bisa menjadi terverifikasi secara tepat," ucap Ghufron.

Selain itu, menurut pimpinan KPK ini, validitas data yang tepat akan memudahkan pemerintah menentukan kelas sosial masyarakat, yang kemudian akan berimbas kepada tepatnya pemberian bansos. "Ketika ada bantuan bantuan ataupun ada krisis krisis, kami tidak kemudian masih mendata ulang mendata ulang seakan-akan tidak memahami rakyatnya," kata Ghufron.

ANDITA RAHMA

Baca: Buka Posko Aduan Sunat Bansos, KPK Minta Inspektorat Segera Respons Laporan






Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

17 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

1 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

1 hari lalu

KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

KPK menemukan ada 16 entitas yang hidup di pelabuhan. Dampaknya adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.


KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

1 hari lalu

KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

KPK menjadwalkan panggilan pada Dito Mahendra sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.


Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

2 hari lalu

Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

KPK kembali mengagendakan pemeriksaan saksi dalam kasus suap Hakim Agung Gazalba Saleh.


KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

2 hari lalu

KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan empat tersangka.


Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

2 hari lalu

Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

KPK telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk merekomendasikan memperkuat pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.


Inilah 10 Nama Paling Populer di Indonesia

2 hari lalu

Inilah 10 Nama Paling Populer di Indonesia

Melalui akun TikTok-nya, Dirjen Dukcapil mengungkap daftar 10 nama paling populer di Indonesia. Siapa saja nama-nama tersebut?