KPK: Validitas Data Masih Jadi Masalah dalam Penyaluran Bansos

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron (tengah) didampingi Pelaksana tugas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Yonathan Demme (kiri) dan Plt Juru Bicara Ali Fikri (kanan) memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 5 Agustus 2021. KPK menyatakan keberatan atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron (tengah) didampingi Pelaksana tugas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Yonathan Demme (kiri) dan Plt Juru Bicara Ali Fikri (kanan) memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 5 Agustus 2021. KPK menyatakan keberatan atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menilai bahwa validitas data masih menjadi masalah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

    Oleh karena itu, menurut Ghufron, validasi data harus dibangun dengan beberapa cara. "Pertama adalah ketepatan memotret dan kemudian keterpaduan antar lembaga dalam memotret. Maka tidak boleh ada lagi ya banyak data, banyak status," ujar dia melalui konferensi pers daring pada Kamis, 19 Agustus 2021.

    Sebab, akibat tidak keharmonisan validitas data itu, timbul identitas ganda. Ghufron mengatakan, perlu ada pemadanan dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

    Jika validitas data sudah benar dan satu pintu, maka akan berdampak baik ke seluruh aspek. "Baik struktur ekonominya, struktur keluarganya, agama dan lain-lain itu mungkin akan kemudian bisa menjadi terverifikasi secara tepat," ucap Ghufron.

    Selain itu, menurut pimpinan KPK ini, validitas data yang tepat akan memudahkan pemerintah menentukan kelas sosial masyarakat, yang kemudian akan berimbas kepada tepatnya pemberian bansos. "Ketika ada bantuan bantuan ataupun ada krisis krisis, kami tidak kemudian masih mendata ulang mendata ulang seakan-akan tidak memahami rakyatnya," kata Ghufron.

    ANDITA RAHMA

    Baca: Buka Posko Aduan Sunat Bansos, KPK Minta Inspektorat Segera Respons Laporan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.