Buka Posko Aduan Sunat Bansos, KPK Minta Inspektorat Segera Respons Laporan

Reporter

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat ditemui Tempo di ruangannya, Jakarta Selatan, pada Senin, 10 Februari 2020. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan meminta inspektorat di setiap daerah agar segera merespons aduan masyarakat ihwal pemotongan bantuan sosial atau bansos tunai.

"Mohon seluruh pemerintah daerah itu inspektoratnya segera merespons. Enggak semua laporan mungkin benar, tapi enggak semua juga laporan salah. Mohon segera (direspons)," ujar Pahala dalam diskusi daring pada Kamis, 19 Agustus 2021.

Mulai hari ini, 19 Agustus 2021, KPK membuka posko aduan untuk masyarakat mendapati bansos tunainya dipotong. Masyarakat bisa melapor langsung ke aplikasi JAGA atau mengirim pesan WhatsApp ke hotline 0811-9897-494.

Pahala mengatakan, saat mengadu, masyarakat wajib menginformasikan siapa pihak yang memotong bansos tunainya. Mulai dari nama, jabatan, besaran nominal yang dipotong, serta lokasi pemotongan. Pelapor sendiri juga harus melampirkan NIK-nya.

Ia menambahkan pelapor tidak harus selalu korban. Ia bisa melapor ketika mendapati tetangga atau keluarga yang bansos tunainya disunat. "Jangan bilang oknum. Masa kami cari. Lalu di mana potongnya, jangan tidak bilang. Indonesia luas, susah nyarinya. Paling tidak di kabupaten mana, supaya kami bisa sampaikan ke inspektoratnya," kata Pahala.

ANDITA RAHMA

Baca: Kata KPK Perapihan Data Penerima Bansos Selamatkan Duit Negara Rp 10,5 Triliun






4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

10 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

17 jam lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

18 jam lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

23 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

1 hari lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

1 hari lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

2 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.