Anggota DPD Papua: Selesaikan Persoalan TKBM di Manokwari

.

INFO NASIONAL-Anggota DPD RI, Filep Wamafma, mendesak pemerintah Provinsi Papua Barat dan para perwakilan rakyat di daerah untuk segera menyelesaikan persoalan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Manokwari. Filep menekankan perlu adanya langkah-langkah nyata yang diambil segera dengan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat Asli Papua. 

“Apa yang dialami oleh TKBM di Manokwari adalah masalah yang sangat serius. Saya berharap ada solusi dan langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah di daerah baik DPR provinsi, MRPB dan juga DPR kabupaten/kota. Demikian juga dari eksekutif, pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Pemerintah Kabupaten Manokwari,” ujarnya, Rabu  18 Agustus. 

Senator Papua Barat ini berpendapat pemerintah harus membuka mata terkait masalah ketenagakerjaan di Papua Barat. Menurutnya, persoalan tenaga kerja di bumi Kasuari ini adalah salah satu dari sekian di tanah Papua. Dia menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otonomi Khusus (Otsus) harus mencantumkan secara jelas dan tegas agar tenaga kerja OAP tidak termarginalkan dari lapangan pekerjaan di negerinya sendiri. 

“Saya berharap bahwa enyusunan RPP baik konsep dari pemerintah maupun DPR dapat melihat secara jeli tentang masalah ketenagakerjaan. Sehingga ke depan berlakunya Undang-Undang Otsus Papua tetap menempatkan Orang Asli Papua (OAP) sebagai tuan rumah di tanahnya dalam segala hal termasuk dalam bidang ketenagakerjaan,” katanya. 

Sebagai senator, Filep juga akan berupaya menyuarakan persoalan ketenagakerjaan di Tanah Papua kepada pemerintah pusat berikut kementerian terkait. Ia berharap ke depan tidak ada lagi masyarakat Asli Papua yang kesulitan mencari pekerjaan dan mendapat penghidupan dan kesejahteraan yang layak sebagaimana amanat UUD 1945. 

“Sebagai Senator kita akan memperjuangkan itu di Senayan sehingga Menteri Tenaga Kerja dapat memahami implementasi Otonomi Khusus di bidang ketenagakerjaan untuk diselesaikan dengan baik. Sehingga tidak ada lagi tenaga kerja orang asli Papua yang menangis karena sulit mendapat pekerjaan di negerinya sendiri. Apapun kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan daerah, orang asli Papua harus menjadi prioritas di tanahnya sendiri,” ujarnya.(*)






Rapim MPR: Pergantian Pimpinan MPR dari DPD Tunggu Inkracht

6 hari lalu

Rapim MPR: Pergantian Pimpinan MPR dari DPD Tunggu Inkracht

MPR tidak akan mencampuri urusan internal DPD.


Profil Komeng, Komedian Senior yang Hijrah ke Politik

10 hari lalu

Profil Komeng, Komedian Senior yang Hijrah ke Politik

Setelah sukses di dunia komedi, Komeng mantap maju sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah


Sylviana Murni Ingin Temui Heru Budi Hartono, Sebut Anies Baik Tapi Perlu Dilengkapi

17 Oktober 2022

Sylviana Murni Ingin Temui Heru Budi Hartono, Sebut Anies Baik Tapi Perlu Dilengkapi

Sylviana Murni mengatakan, pihaknya ingin segera menemui Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membahas dan memberi masukan.


Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

29 September 2022

Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

Pemerintah pusat dan fraksi-fraksi di DPR diharapkan memperhatikan pentingnya RUU Daerah Kepulauan.


Anies Baswedan di Mata Fahira Idris: Bikin Lompatan, Pengganti Harus Berkualitas

14 September 2022

Anies Baswedan di Mata Fahira Idris: Bikin Lompatan, Pengganti Harus Berkualitas

Fahira Idris menyebutkan Gubernur Anies Baswedan telah meletakkan standar tinggi bagi penggantinya.


Sylviana Murni Ingin Kompetisi Tari Moderen Diperbanyak, Jadi Agenda Tahunan

11 September 2022

Sylviana Murni Ingin Kompetisi Tari Moderen Diperbanyak, Jadi Agenda Tahunan

Sylviana Murni mendukung Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta Bank DKI menyelenggarakan kegiatan tahunan kompetisi tarian moderen.


Seluruh Fraksi MPR dan DPD Sepakat Terima Laporan tentang PPHN

25 Juli 2022

Seluruh Fraksi MPR dan DPD Sepakat Terima Laporan tentang PPHN

Seluruh fraksi dan DPD sepakat untuk membentuk Panitia Ad Hoc yang akan menyusun rumusan-rumusan bentuk hukum dari PPHN.


Sultan Tidore Apresiasi Perkembangan IWIP

19 Juli 2022

Sultan Tidore Apresiasi Perkembangan IWIP

Ia berharap agar program Corporate Social Responsibility (CSR) PT IWIP bisa lebih ditingkatkan, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.


Ketua DPD: Menaikkan Harga BBM Bukan Solusi

18 April 2022

Ketua DPD: Menaikkan Harga BBM Bukan Solusi

Menaikkan harga bukan solusi yang diharapkan.


Kunker Wakil Ketua DPD RI Kumpulkan Masalah Pembangunan di Kaltara

29 Maret 2022

Kunker Wakil Ketua DPD RI Kumpulkan Masalah Pembangunan di Kaltara

Masih banyak masyarakat di perbatasan dengan Malaysia yang menghadapi keterbatasan infrastruktur jalan.