Pegawai KPK: Temuan Komnas HAM Bukti Ada Permasalahan dalam TWK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. KPK melakukan pembatasan kerja di kantor untuk sementara waktu setelah 36 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. ANTARA/Reno Esnir

    Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. KPK melakukan pembatasan kerja di kantor untuk sementara waktu setelah 36 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyebut ada 11 pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK).

    Perwakilan pegawai yang melaporkan, Yudi Purnomo Harahap mengatakan temuan itu memperkuat dugaan terjadinya kejanggalan dalam pelaksanaan tes.

    “Temuan Komnas HAM mengungkap sisi lain dari tes yang ternyata bukan hanya syarat dengan perbuatan maladministrasi, tetapi juga perbuatan nyata yang merupakan 11 pelanggaran HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berbagai konvensi internasional,” kata Yudi lewat keterangan tertulis, Senin, 16 Agustus 2021.

    Yudi mengatakan pelanggaran yang ditemukan Komnas sangat serius. Mulai dari perlindungan hak perempuan hingga penghilangan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

    “Pelanggaran HAM ini merupakan bukti yang semakin menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang lebih luas,” kata dia.

    Dia mengatakan temuan Komnas memvalidasi kecurigaan masyarakat sekaligus Ombudsman yang menyatakan terjadi pelanggaran prosedur dalam tes. Bukti dan validasi itu, kata dia, menjadikan penggunaan hasil tes sebagai dasar pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN tidak memiliki legitimasi baik dari sisi hukum maupun norma.

    “Sudah sepatutnya rekomendasi Komnas HAM soal TWK tersebut ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait. Sehingga pelanggaran HAM yang terjadi tidak berlanjut, kemudian menimbulkan dampak yang serius. Termasuk untuk segera mengangkat pegawai KPK yang dinyatakan TMS untuk menjadi ASN,” kata dia.

    Baca juga: Komnas Temukan 11 Pelanggaran HAM Pelaksanaan TWK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.