KPK Keberatan dengan Koreksi Ombudsman Soal TWK, ICW: Pembangkangan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil ketua KPK, Nurul Gufron (tengah) bersama Plt.Kabiro SDM, Yonathan Demme T. (kiri) dan Juru Bicara, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Agustus 2021. KPK sebagai pihak terlapor menyatakan keberatan dan menolak rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Ombudsman RI terkait laporan pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti proses tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil ketua KPK, Nurul Gufron (tengah) bersama Plt.Kabiro SDM, Yonathan Demme T. (kiri) dan Juru Bicara, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Agustus 2021. KPK sebagai pihak terlapor menyatakan keberatan dan menolak rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Ombudsman RI terkait laporan pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti proses tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch mengkritik sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Ombudsman RI perihal tes wawasan kebangsaan atau TWK.

    ICW menilai sikap itu menyempurnakan pembangkangan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. “Bagi ICW, lengkap sudah pembangkangan yang dilakukan oleh pimpinan KPK,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, lewat keterangan tertulis, Jumat, 6 Agustus 2021.

    Kurnia mengatakan sebelum menolak menjalankan tindakan korektif yang diminta Ombudsman, pimpinan KPK sudah membangkang arahan Presiden Joko Widodo dan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai alih status pegawai. Dia menilai sikap KPK menganulir temuan Ombudsman sebagai sikap yang arogan.

    “Ini semakin menunjukkan sikap arogansi dan tidak tahu malu dari pimpinan KPK,” ujar Kurnia.

    Karena itu, dia menyarankan kepada Ombudsman untuk segera mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi adalah produk akhir dari Ombudsman, serupa putusan di pengadilan. Dia meminta Presiden Jokowi untuk kembali mengambil sikap dalam polemik TWK ini. “Presiden harus segera bersikap dengan melantik 75 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara,” kata Kurnia.

    Sebelumnya, KPK menolak menjalankan tindakan korektif yang diminta Ombudsman perihal TWK. KPK mengajukan 13 poin keberatan. Di antaranya, KPK menganggap Ombudsman tidak berwenang memeriksa persoalan pegawai, karena bukan termasuk layanan publik. Selain itu, KPK menuding Ombudsman melanggar konstitusi karena memeriksa laporan pegawai, di saat laporan serupa sedang digugat ke pengadilan.

    Baca juga: KPK Balik Tuding Ombudsman Lakukan Maladministrasi dalam Pemeriksaan TWK 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.