Ketua MPR: Jangan Langgar Prokes Demi Ego Kelompok

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bambang Soesatyo Ketua MPR RI, Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Universitas Terbuka

    Bambang Soesatyo Ketua MPR RI, Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Universitas Terbuka

    Bambang Soesatyo

    Ketua MPR RI

    Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum UNPAD

    Dosen Universitas Terbuka

    INFO NASIONAL - Nyata dan tak terbantahkan bahwa penularan virus Corona yang tak terdeteksi menjadi ancaman bagi semua orang, karena ragam varian virus Corona itu tidak mengenal sekat. Agar tidak terpapar, semua orang, termasuk pelajar sekalipun, didorong membatasi kegiatan dan mobilitasnya.

    Maka, ketika ada komunitas yang lebih mengedepankan ego kelompok dengan melanggar ketentuan tentang pembatasan kegiatan masyarakat di tengah pandemi, mereka otomatis menjadi ancaman bagi orang lain di sekitarnya, termasuk anggota keluarganya sendiri.

    Siapa saja yang beraktivitas di luar rumah dengan tidak mematuhi protokol kesehatan (Prokes), dia berpotensi menjadi sumber klaster keluarga ketika kembali ke rumah. Sudah ada banyak contoh kasus yang berkisah tentang akibat fatal karena mereka yang tidak peduli pada (prokes) semasa pandemi Covid-19 sekarang ini. Ketidakpedulian pada Prokes justru menjadi ancaman mematikan anggota keluarga.

    Pertengahan Juni 2021, Satgas Penanganan COVID-19 mengungkap fakta bahwa 1,2 persen anak usia di bawah 18 tahun di Indonesia meninggal akibat virus Corona. Jika mengacu pada data kumulatif kasus kematian saat itu, 1,2 persen itu ekivalen 630 anak Indonesia. Rinciannya, 0,6 persen kelompok usia 0-5 tahun, dan 0,6 persen lainnya kelompok usia 5-18 tahun.

    Data ini menjelaskan bahwa angka kematian Balita terpapar Covid-19 lebih tinggi dari anak usia lain. Hingga pekan pertama Agustus 2021 ini, total kematian akibat Covid-19 (semua kelompok usia) sudah menembus jumlah 100.000. Kementerian Kesehatan per Rabu (4/8) mencatat total kematian menjadi 100.636.

    Sejak Pandemi Covid-19 gelombang pertama hingga kini, prokes di Indonesia tidak pernah diatur melalui kebijakan penguncian total atau lockdown, melainkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.

    Yang terkini adalah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Dalam konteks memerangi penularan virus yang tidak terdeteksi mata manusia, kebijakan PPKM itu masuk kategori pendekatan lunak. Beda dengan lockdown yang dirasakan sangat ekstrim.

    Kini, setelah begitu banyak kisah tentang tragedi kematian akibat Covid-19 di dalam negeri, masih ada komunitas yang bersuara lantang menentang atau menolak PPKM. Ada komunitas terpelajar yang ingin berdemonstrasi di Istana negara menentang PPKM. Ada pula komunitas pekerja yang juga berniat melakukan unjuk rasa menolak PPKM.

    Kalau para pengunjuk rasa menolak PPKM, idealnya mereka menyiapkan dan menyodorkan rekomendasi tentang strategi lain yang efektif untuk menekan dan memutus rantai penularan Covid-19. Sayangnya, sejauh yang diketahui publik, mereka hanya menolak PPKM tapi tidak memberi solusi. Bagi pihak lain yang antusias merekomendasikan kebijakan lockdown, seharusnya rekomendasi itu juga disertai kalkulasi dampak negatif atau ekses dari lockdown.

    Memang nyata dan tak terbantahkan juga bahwa PPKM menyebabkan sebagian masyarakat merasa dirugikan, karena kegiatan produktif mereka harus dihentikan atau dikurangi. Namun, PPKM dan Prokes di tengah krisis kesehatan sekarang harus diterapkan demi keselamatan semua orang dan semua keluarga.

    Demi keselamatan semua orang itulah ego kelompok, ego komunitas, ego sektoral atau ego oposisi untuk menolak PPKM dengan kegiatan unjuk rasa di ruang publik tidak bisa diterima. Silahkan bersikap dan bersuara menolak PPKM, tetapi penolakan itu tidak harus diwujudkan dalam bentuk kerumunan orang atau pengerahan massa.

    Pada pekan pertama Agustus 2021, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, melaporkan bahwa tingkat keterisian tempat tidur isolasi atau bed occupancy ratio (BOR) menurun. Ini menjadi indikator turunnya kasus positif Covid-19 di dalam negeri. 

    Penurunan BOR dan kasus aktif secara bersamaan terjadi di 14 provinsi, antara lain Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat. 

    Dalam skala nasional, BOR per minggu sempat mencapai 77,07 persen pada 11 Juli 2021. Namun, pada pekan terakhir, BOR turun menjadi 61,95 persen. Kecenderungan itu sejalan dengan penurunan kasus aktif.

    Keberhasilan menekan jumlah kasus di Jawa-Bali itu tak lepas dari keberanian pemerintah menerapkan kebijakan PPKM. Memang, PPKM itu kebijakan populis yang pastinya tidak popular untuk semua kalangan. Namun, kebijakan populis yang tidak popular ini harus diambil demi keselamatan semua orang dan semua keluarga.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.