Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Temukan Kasus Bansos Dipotong Rp 23 Ribu, Risma: Kapan Warga Bisa Sejahtera

Reporter

image-gnews
Menteri Sosial Tri Rismaharini memantau langsung penyaluran bantuan sosial tunai dan bansos beras di Kampung Bugisan, Pekalongan Utara (27/7)
Menteri Sosial Tri Rismaharini memantau langsung penyaluran bantuan sosial tunai dan bansos beras di Kampung Bugisan, Pekalongan Utara (27/7)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menemukan penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos selama PPKM saat mengunjungi warga di RT 03/ RW 03 Kota Tangerang, Banten, Rabu 28 Juli 2021. Menteri Risma sempat terkejut ketika menemui seorang penerima bantuan BPNT, Maryanih, yang menyebut harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp200.000 per bulan.

"Tadi sudah dihitung oleh Bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp177.000 dari yang seharusnya Rp200.000. Jadi ada Rp23.000, coba bayangkan Rp23.000 dikali 18,8 juta," ujar Risma geram.

Tak hanya itu, penerima bansos lainnya, Aryanih mengaku dimintai uang kresek oleh pihak tertentu yang terkait dengan program bantuan yang ia terima dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut. "Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun. Ibu jangan takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya, " ujar Risma

Para penerima BST, BPNT/Program Sembako dan PKH diminta membantu pemerintah agar bantuan bisa sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada tindak pemotongan oleh pihak siapapun.

"Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Risma menemui dan berdialog dengan warga yang sedang antre pencairan BST dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) di Jalan H Diran RT 08/RW 01, Gg Rawa 1, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Di lokasi pencarian BST tersebut tercatat 110 warga penerima BST.

Risma mengajak masyarakat agar berusaha untuk berdaya dan tidak selamanya menjadi penerima bansos. Misalnya di Kota Surabaya, terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat bernama kampung kue dan kampung lontong yang memang fokus membuat kue dan lontong. Tidak hanya itu, Risma pun memotivasi agar penerima bansos mau berubah melalui program kewirausahaan seperti beternak ayam dan memelihara ayam petelur.

"Saya selalu semangat memotivasi masyarakat agar mau berubah melalui program usaha produktif di antaranya beternak ayam maupun memelihara ayam petelur yang hasilnya bisa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga," kata dia.

Baca: Ridwan Kamil Banyak Terima Komplain Warga Belum Terima Bansos Covid-19

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Bansos dari Jokowi Dituding Sebagai Politik Gentong Babi

2 hari lalu

Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.
Alasan Bansos dari Jokowi Dituding Sebagai Politik Gentong Babi

Sejumlah kalangan menuding Jokowi melakukan politik gentong babi. Ini pengertian dan contohnya


Guru Besar UI Tegur Jokowi Soal Bansos Politik Gentong Babi, Sama Seperti yang Diungkap Film Dirty Vote

3 hari lalu

Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.
Guru Besar UI Tegur Jokowi Soal Bansos Politik Gentong Babi, Sama Seperti yang Diungkap Film Dirty Vote

Jokowi dapat teguran dari sejumlah guru besar UI karena dugaan bansos sebagai politik gentong babi. istilah yang mengemuka pula di film Dirty Vote


Terpopuler: Alasan Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Gibran Klaim Harga Pangan Stabil

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Terpopuler: Alasan Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Gibran Klaim Harga Pangan Stabil

Terpopuler: Alasan Jokowi Stop stop Bansos beras Juni tahun ini, Gibran klaim bahwa harga pangan mulai stabil.


Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Apa Alasannya?

3 hari lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) melakukan aksi demo dan longmarch dari Patung Kuda Monas menuju gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Dalam aksinya massa menyikapi beras Bansos dipakai untuk kampanye Pilpres 2024 dengan bergambar salah satu paslon pilpres. Hal ini mengakibatkan melambungnya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya seperti harga minyak goreng telor, cabe, bawang, dan lainnya sehingga rakyat kecil merasakan dampak kesulitan hidup pasca pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Apa Alasannya?

Presiden Joko Widodo mengatakan bansos beras hanya akan sampai Juni 2024. Apa alasannya?


DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.


Pemerintah DKI Siapkan Rp 171 Miliar untuk Bantuan KJMU 2024

3 hari lalu

Ilustrasi beasiswa. shutterstock.com
Pemerintah DKI Siapkan Rp 171 Miliar untuk Bantuan KJMU 2024

Pemprov DKI Jakarta, melalui BPKD menyebutkan, anggaran sebesar Rp 171 miliar telah disiapkan untuk KJMU pada tahap I tahun 2024.


Bagikan Bansos di Sumut, Jokowi Ungkap Alasan Kenaikan Harga Beras

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Bagikan Bansos di Sumut, Jokowi Ungkap Alasan Kenaikan Harga Beras

Presiden Jokowi mengatakan bahwa bantuan pangan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga beras


Hari Kedua di Sumut, Jokowi Bagikan Bansos hingga Cek RSUD Sibuhuan

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), pada Jumat, 15 Maret 2024, dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Hari Kedua di Sumut, Jokowi Bagikan Bansos hingga Cek RSUD Sibuhuan

Presiden Jokowi bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara Jumat, 15 Maret 2024.


Mendag Zulkifli Hasan Buka Suara Soal Ribut-ribut Bansos Sumber Kecurangan Pemilu 2024

5 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Mendag Zulkifli Hasan Buka Suara Soal Ribut-ribut Bansos Sumber Kecurangan Pemilu 2024

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas bicara soal tudingan bantuan sosial atau bansos sebagai salah satu sumber kecurangan Pemilu 2024.


Rumah Layak Huni dari Kemensos di Aceh Timur Bisa Ditempati, Warga: Alhamdulillah

5 hari lalu

Rumah Layak Huni dari Kemensos di Aceh Timur Bisa Ditempati, Warga: Alhamdulillah

Pembangunan rumahi berdasarkan hasil scanning media yang dilakukan Kementerian Sosial.