Ada 2.313 Pasien Isoman Wafat, Politikus PAN Bilang Akibat Kelemahan Penanganan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menggunakan hazmat saat memakamkan jenazah terkonfirmasi Covid-19 di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa, 13 Juli 2021. Indonesia disebut akan menjadi episentrum Covid-19 yang dianggap sudah melewati India, karena dalam berapa hari terakhir kasus infeksi harian lebih dari 40 ribu. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Petugas menggunakan hazmat saat memakamkan jenazah terkonfirmasi Covid-19 di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa, 13 Juli 2021. Indonesia disebut akan menjadi episentrum Covid-19 yang dianggap sudah melewati India, karena dalam berapa hari terakhir kasus infeksi harian lebih dari 40 ribu. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan temuan LaporCovid-19 bahwa terdapat 2.313 pasien isoman Covid-19 yang meninggal di luar rumah sakit menunjukkan berbagai kelemahan dalam penanganan orang yang terpapar. 

    "Yang meninggal saja kan jumlahnya mencapai 2.313. Pasti jumlah yang isoman berkali-kali lipat dari jumlah itu,” kata Saleh dalam keterangannya, Jumat, 23 Juli 2021.

    Saleh menuturkan, kebanyakan dari pasien Covid-19 memilih isolasi mandiri karena tidak tertampung di rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ada. Fenomen tersebut menunjukkan keterbatasan tenaga medis yang tersedia. 

    Buktinya, kata Saleh, LaporCovid-19 menjelaskan bahwa mereka yang isoman tidak pernah didatangi atau dihubungi pihak tenaga medis. Politikus PAN ini memperkirakan hal itu terjadi karena tenaga medis yang ada terkonsentrasi di rumah-rumah sakit dan faskes-faskes.

    "Kita sangat sedih melihat fakta ini. Sebab, mereka yang mendapat perhatian dan pengobatan serius pun banyak yang tidak bisa tertolong. Apalagi yang tidak diperhatikan dan tidak menerima pengobatan yang memadai,” katanya.

    Menurut Saleh, data yang disampaikan LaporCovid-19 juga menunjukkan adanya kelemahan pemerintah dari sisi pendataan. Petugas yang semestinya mendata tidak mampu menjangkau semua yang terpapar. Sehingga, hal itu menyulitkan dalam memetakan zonasi tingkat keterpaparan suatu daerah tertentu.

    Atas temuan tersebut, Saleh pun mendesak agar pemerintah memberikan tanggapan dan respons, termasuk langkah-langkah yang akan diambil. Jika memungkinkan, perlu dilakukan sinkronisasi data antara yang dimiliki pemerintah dan temuan LaporCovid-19.

    "Kita apresiasi apa yang telah dilakukan LaporCovid-19. Semoga saja, apa yang disampaikan tersebut bisa ditindaklanjuti pemerintah. Targetnya, seluruh anggota masyarakat bisa memiliki akses penuh terhadap pelayanan kesehatan,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.