Ombudsman Sebut BKN Tak Punya Kualifikasi Jelas Gelar TWK untuk Pegawai KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa PB University melakukan aksi unjuk rasa di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021.  Dalam aksi damai ini mereka menolak terhadap segala bentuk pelemahan KPK terkait pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN. TEMPO/Imam Sukamto

    Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa PB University melakukan aksi unjuk rasa di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021. Dalam aksi damai ini mereka menolak terhadap segala bentuk pelemahan KPK terkait pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengatakan Badan Kepegawaian Negara tak memiliki alat ukur yang jelas untuk menjadi pelaksana asesmen tes wasawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

    "Yang BKN punya adalah alat ukur terkait seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil)," ujar Anggota ORI Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers daring pada Rabu, 21 Juli 2021.

    Ombudsman menyebut BKN menggunakan instrumen milik Dinas Psikologi Angkatan Darat untuk menggelar Tes Wawasan. Instrumen milik Dinas Psikologi ini mengacu pada Keputusan Panglima Nomor Kep/1078/XVII/2016 mengenai petunjuk pelaksanaan penelitian personel bagi PNS/TNI di lingkungan TNI. 

    Padahal, kata Robert, BKN tak memiliki atau menguasai salinan dokumen keputusan panglima tersebut. Sedangkan, dokumen keputusan panglima itu merupakan dasar bagi Dinas Psikologi Angkatan Darat untuk melakukan asesmen. Sehingga tidak mampu memastikan kualifikasi asesor yang melakukan asesmen TWK, baik terkait kompetensi maupun sertifikasi asesor.

    BKN kemudian mengundang lima lembaga sebagai asesor, Mereka adalah DISPSIAD, BAIS-TNI, PUSINTEL AD, BNPT dan BIN. "Tetapi kembali lagi, BKN sulit memastikan kualifikasi mereka karena tidak memiliki salinan dokumen keputusan panglima," kata Robert.

    Selain itu, BKN juga tidak melaporkan hal tersebut kepada KPK sebagai pengguna dan pelaksana asesmen TWK. "Seharusnya dia(BKN) wajib menyampaikan kepada KPK yang itu tidak terjadi, tidak dilakukan oleh BKN," ucap Robert.

    Baca juga: Sejumlah Lembaga Negara Diduga Terlibat Menyingkirkan Pegawai KPK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.