Jokowi: Perpanjangan PPKM Darurat Harus Diputuskan dengan Pemikiran Jernih

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memeriksa kelengkapan surat tanda registrasi pekerja di pos penyekatan PPKM Darurat Underpass Mampang, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Juli 2021. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Mampang Prapatan setelah diberlakukannya titik baru penyekatan PPKM Darurat di Underpass Mampang pada hari ini. Polda Metro Jaya menambah jumlah lokasi penyekatan PPKM Darurat menjadi 100 titik yang mulai berlaku Kamis, 15 Juli 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas memeriksa kelengkapan surat tanda registrasi pekerja di pos penyekatan PPKM Darurat Underpass Mampang, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Juli 2021. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Mampang Prapatan setelah diberlakukannya titik baru penyekatan PPKM Darurat di Underpass Mampang pada hari ini. Polda Metro Jaya menambah jumlah lokasi penyekatan PPKM Darurat menjadi 100 titik yang mulai berlaku Kamis, 15 Juli 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para bawahannya menghitung dengan cermat soal wacana perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat.

    Jokowi menuturkan dalam beberapa hari terakhir, masyarakat bertanya-tanya apakah pembatasan darurat ini akan diperpanjang atau tidak. "Ini hal yang sangat sensitif, harus diputuskan dengan pemikiran yang jernih jangan sampai keliru," kata Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden yang diunggah pada Sabtu, 17 Juli 2021.

    Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan secara resmi perpanjangan PPKM darurat. Menteri Keuangan Sri Mulyani memang pernah mengatakan pembatasan mobilitas ini akan diperpanjang selama 6 minggu.

    Teranyar, Menteri Koordinator Bidang Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan Presiden Jokowi sudah memutuskan perpanjangan PPKM. 

    Belakangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi membantah sudah ada keputusan resmi soal perpanjangan PPKM Darurat. Kebijakan pembatasan yang berlaku di Jawa-Bali ini mulai berjalan sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Pemerintah menuturkan kebijakan ini efektif menekan mobilitas masyarakat.

    Baca juga: Puan Maharani Minta Pemerintah Jelaskan Evaluasi PPKM Darurat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.