TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para bawahannya menghitung dengan cermat soal wacana perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat.
Jokowi menuturkan dalam beberapa hari terakhir, masyarakat bertanya-tanya apakah pembatasan darurat ini akan diperpanjang atau tidak. "Ini hal yang sangat sensitif, harus diputuskan dengan pemikiran yang jernih jangan sampai keliru," kata Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden yang diunggah pada Sabtu, 17 Juli 2021.
Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan secara resmi perpanjangan PPKM darurat. Menteri Keuangan Sri Mulyani memang pernah mengatakan pembatasan mobilitas ini akan diperpanjang selama 6 minggu.
Teranyar, Menteri Koordinator Bidang Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan Presiden Jokowi sudah memutuskan perpanjangan PPKM.
Belakangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi membantah sudah ada keputusan resmi soal perpanjangan PPKM Darurat. Kebijakan pembatasan yang berlaku di Jawa-Bali ini mulai berjalan sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Pemerintah menuturkan kebijakan ini efektif menekan mobilitas masyarakat.
Baca juga: Puan Maharani Minta Pemerintah Jelaskan Evaluasi PPKM Darurat
