Jokowi Blusukan, Pandu Riono: Presiden Harusnya Buat Sistem Pelayanan Kesehatan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo blusukan membagikan sembako ke rumah warga di Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, 15 Juli 2021. Foto: BPMI Setpres

    Presiden Joko Widodo blusukan membagikan sembako ke rumah warga di Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, 15 Juli 2021. Foto: BPMI Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi seharusnya membangun sistem pelayanan kesehatan yang bisa menjangkau Puskesmas hingga masyarakat. Bukannya malah turun langsung membagikan obat ke masyarakat.

    Pandu mengatakan langkah Presiden yang blusukan malah menunjukan penanganan pandemi di Indonesia amburadul. Ketimbang blusukan, kata dia, Presiden seharusnya membangun sistem pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat hingga di tingkat Puskesmas.

    "Itu yang disebut membangun sistem. Jadi kalau bangun sistem itu enggak bisa amburadul kayak gini. Itu yang saya bilang penanganan amburadul," kata Pandu, Jumat, 16 Juli 2021.

    Carut marut penanganan pagebluk ini, kata Pandu, juga terlihat dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang justru terkesan menyabotase pemerintah sendiri. Pandu melihat mereka justru terlihat terlalu fokus pada urusan ekonomi dan hanya berjualan obat dan vaksin.

    "Enggak ada upaya untuk mengendalikan pandemi. Untuk mengendalikan pandemi itu bukan hanya dengan pengobatan, tapi testing dan tracing," kata Pandu.

    Presiden Jokowi blusukan ke rumah warga di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis, 15 Juli 2021. Jokowi datang ke sejumlah rumah untuk membagikan sembako dan paket obat. 

    Baca juga: Didatangi Jokowi Malam-malam, Warga Sunter: Saya Kira Bukan Presiden


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.