Ma'ruf Amin Dijuluki King of Silent, Akademikus: Tak Ambil Peran Sebagai Wapres

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima suntik vaksin Covid-19 di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta, 17 Februari 2021. Doc Setwapres RI

    Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima suntik vaksin Covid-19 di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta, 17 Februari 2021. Doc Setwapres RI

    TEMPO.CO, Jakarta - Sosiolog bidang politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, mengatakan wajar jika BEM Unnes menjuluki Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai King of Silent. Sebab, kata dia, Ma'ruf memang lebih banyak diam di tengah penanganan pandemi.

    "Tidak mengambil peran penting atas wewenangnya sebagai wakil presiden dalam situasi rakyat yang sedang menghadapi penderitaan akibat Covid-19," kata Ubed lewat keterangan tertulis pada Rabu, 7 Juli 2021.

    Ia melihat BEM Unnes kecewa terhadap elit penguasa, baik itu Presiden Joko Widodo atau Wakil Presiden Ma'ruf.

    Selain mengkritik Ma’ruf, BEM Unnes juga menyematkan julukan Ketua DPR Puan Maharani sebagai Queen of Ghosting. Menurut Ubed, kritikan tersebut karena Puan meninggalkan rakyat dalam setiap mengambil keputusan membuat undang-undang.

    “DPR lebih terlihat sebagai stempel pemerintah dan meninggalkan aspirasi rakyat banyak. Fungsi pengawasan terhadap eksekutif juga tidak dijalankan. Hal itu terlihat dari penetapan UU yang banyak ditolak rakyat banyak, mahasiswa, buruh, cendekiawan dan lain-lain,” ujar Ubed.

    BEM Unnes sebelumnya menyematkan gelar The King of Silent kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Mereka berpendapat, Ma’ruf tidak dapat mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan Presiden Jokowi. Adapun kritik pada Puan karena dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan dalam pengesahan produk legislasi.

    Baca juga: Ma'ruf Amin Sebut 58,8 Persen Publik Lebih Religius di Masa Pandemi Covid


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.