Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ma'ruf Amin Dijuluki King of Silent, Akademikus: Tak Ambil Peran Sebagai Wapres

image-gnews
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima suntik vaksin Covid-19 di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta, 17 Februari 2021. Doc Setwapres RI
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima suntik vaksin Covid-19 di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta, 17 Februari 2021. Doc Setwapres RI
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sosiolog bidang politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, mengatakan wajar jika BEM Unnes menjuluki Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai King of Silent. Sebab, kata dia, Ma'ruf memang lebih banyak diam di tengah penanganan pandemi.

"Tidak mengambil peran penting atas wewenangnya sebagai wakil presiden dalam situasi rakyat yang sedang menghadapi penderitaan akibat Covid-19," kata Ubed lewat keterangan tertulis pada Rabu, 7 Juli 2021.

Ia melihat BEM Unnes kecewa terhadap elit penguasa, baik itu Presiden Joko Widodo atau Wakil Presiden Ma'ruf.

Selain mengkritik Ma’ruf, BEM Unnes juga menyematkan julukan Ketua DPR Puan Maharani sebagai Queen of Ghosting. Menurut Ubed, kritikan tersebut karena Puan meninggalkan rakyat dalam setiap mengambil keputusan membuat undang-undang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“DPR lebih terlihat sebagai stempel pemerintah dan meninggalkan aspirasi rakyat banyak. Fungsi pengawasan terhadap eksekutif juga tidak dijalankan. Hal itu terlihat dari penetapan UU yang banyak ditolak rakyat banyak, mahasiswa, buruh, cendekiawan dan lain-lain,” ujar Ubed.

BEM Unnes sebelumnya menyematkan gelar The King of Silent kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Mereka berpendapat, Ma’ruf tidak dapat mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan Presiden Jokowi. Adapun kritik pada Puan karena dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan dalam pengesahan produk legislasi.

Baca juga: Ma'ruf Amin Sebut 58,8 Persen Publik Lebih Religius di Masa Pandemi Covid

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Lima Tahun Dampingi Jokowi, Ma'ruf Amin: Sangat Gembira Lah

5 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat diambil sumpah jabatannya dalam acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Lima Tahun Dampingi Jokowi, Ma'ruf Amin: Sangat Gembira Lah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan kerja sama kabinet di bawah Presiden Joko Widodo pada periode 2019-2024 berjalan dengan bagus.


Wapres Maruf Amin Berikan Paritrana Award, Harapkan Angka Universal Coverage Jamsostek Terus Meningkat

1 hari lalu

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin saat memberi sambutan dalam acara Penganugerahan Paritrana Award 2024 di Plaza BPJAMSOSTEK, Kuningan, Jakarta, Kamis, 12 September 2024. Dok. Info
Wapres Maruf Amin Berikan Paritrana Award, Harapkan Angka Universal Coverage Jamsostek Terus Meningkat

Memasuki tahun ke-7 penyelenggaraan Paritrana Award, capaian universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan terus mengalami peningkatan.


Jokowi-Ma'ruf Amin akan Gelar Sidang Kabinet Terakhir di IKN Besok

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'aruf Amin saat memimpin sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. memberikan enam pesan atau peringatan kepada para menteri atau pejabat setingkat menteri. TEMPO/Subekti.
Jokowi-Ma'ruf Amin akan Gelar Sidang Kabinet Terakhir di IKN Besok

Jokowi, Ma'ruf Amin, menteri serta kepala lembaga negara diagendakan hadir pada Sidang Kabinet terakhir di IKN.


Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Pasar Encik Puan Perak Tanjung Pinang

3 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmikan Pasar Baru Tanjungpinang (Encik Puan Perak). Foto Humas Pemprov Kepri
Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Pasar Encik Puan Perak Tanjung Pinang

Wapres Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan pasar serta infrastruktur jalan yang baik untuk mendukung perekonomian lokal.


Jokowi Akhiri Masa Jabatan dengan Berkantor di IKN, Gelar Rapat Paripurna Terakhir hingga Reshuffle Kabinet

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Mensesneg Pratikno sebelum dimulainya rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2024. Rapat Terbatas terkait Penanganan Mpox dan Persiapan Penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) di Bali. TEMPO/Subekti.
Jokowi Akhiri Masa Jabatan dengan Berkantor di IKN, Gelar Rapat Paripurna Terakhir hingga Reshuffle Kabinet

Presiden Jokowi bakal berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di akhir masa jabatannya yang tinggal beberapa pekan lagi. Apa saja yang dikerjakan


Kala Bakal Pasangan Calon di Pilgub Jakarta Sowan ke Jusuf Kalla

3 hari lalu

Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta  Ridwan Kamil mendatangi rumah Wakil Presiden ke-11 dan 12, Jusuf Kalla, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis, 5 September 2024.Kedatangan Ridwan dalam rangka silaturahmi menuju kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Tempo/Ilham Balindra
Kala Bakal Pasangan Calon di Pilgub Jakarta Sowan ke Jusuf Kalla

Menjelang Pilgub Jakarta, bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur menemui Jusuf Kalla. Siapa saja mereka?


Transportasi Publik Perlu Perhitungkan Dampak Lingkungan

5 hari lalu

Pesepeda ber-atribut lengkap melewati lajur sepeda yang berada di jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta Barat, Ahad, 9 Oktober 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap pembangunan lajur sepeda ini mendorong masyarakat untuk memakai transportasi ramah lingkungan. TEMPO/Muhammad Ilham
Transportasi Publik Perlu Perhitungkan Dampak Lingkungan

Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pentingnya perencanaan transportasi melihat dampak lingkungan


DPP PKB Sedang Rekrutmen Figur Ketua Harian, Ini Syaratnya

6 hari lalu

Politisi PKB yang juga Anggota DPR RI Syaiful Huda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
DPP PKB Sedang Rekrutmen Figur Ketua Harian, Ini Syaratnya

PKB menyatakan susunan kepengurusan periode 2024-2049 yang beredar di publik belum final.


Trenggalek Serius Tangani Stunting,Wakil Presiden Beri Insentif Fiskal untuk Bupati

8 hari lalu

Penghargaan insentif fiskaldari Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin untuk Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Dok. Pemkab Trenggalek
Trenggalek Serius Tangani Stunting,Wakil Presiden Beri Insentif Fiskal untuk Bupati

Bupati Trenggalek M. Nur Arifin mendapat insentif fiskal lebih dari Rp 5 miliar dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin karena penanganan stunting melibatkan semua komponen di masyarakat.


Puan Maharani Ungkap Alasan Sebut Pilkada Jateng Bukan Perang Bintang

8 hari lalu

Ketua DPP Bidang Politik sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani, saat menyampaikan Pembacaan Rekomendasi Eksternal Rakernas V PDIP di di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024. Dok. Humas PDIP
Puan Maharani Ungkap Alasan Sebut Pilkada Jateng Bukan Perang Bintang

Puan Maharani mengatakan PDIP tetap optimistis memenangi Pilkada Jateng 2024.