TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas meminta pemerintah mengembalikan kepercayaan masyarakat di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat). Anwar menilai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selama pandemi sudah hampir hilang karena tidak tegasnya implementasi dari berbagai kebijakan.
"Misalnya rakyat dilarang mudik, sementara tenaga kerja asing dari Tiongkok bebas berkeliaran dari bandara ke bandara," ujar Anwar dalam keterangannya, Kamis, 1 Juli 2021.
Menurut Anwar, langkah pemerintah membatasi pergerakan masyarakat untuk menekan Covid-19 harus jelas supaya kondisi negara tidak semakin terpuruk. Sukses dan tidaknya PPKM Darurat akan tergantung pada ketegasan pemerintah dalam menjalankan aturan dan dukungan masyarakat.
Adapun PP Muhammadiyah telah menyatakan mendukung penuh kebijakan pemberlakuan PPKM. Melonjaknya penyebaran Covid-19 harus segera ditangani karena bisa merusak sisi kesehatan dan memukul perekonomian. Akibat pandemi, ucap Anwar, jumlah orang miskin di Indonesia semakin bertambah.
"Mari kita singkirkan terlebih dulu perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita dan fokus untuk menyukseskan tujuan dari kebijakan PPKM, karena itulah yang terbaik untuk kita semua," ujar Anwar.
Pemerintah memberlakukan PPKM Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli menyusul meledaknya angka kasus Covid-19 sepekan terakhir. Puncaknya pada 27 Juni, angka penambaham kasus virus corona harian mencapai 21 ribu.
Selama PPKM Darurat berlangsung, mal dan pusat perbelanjaan tutup. Pemerintah juga membatasi jam operasi supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, mengatur perjalanan penumpang, hingga mengatur mekanisme bekerja dari rumah 100 persen bagi pegawai di sektor-sektor non-esensial.
