Demokrat Kubu Moeldoko Tempuh Jalur PTUN, Yasonna Laoly Jadi Tergugat

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tim kuasa hukum Partai Demokrat pimpinan AHY menghadiri sidang perdana gugatan kasus perselisihan Partai Demokrat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021. Persidangan tersebut beragendakan pembacaan permohonan gugatan pihak Partai Demokrat pimpinan AHY terhadap hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    Tim kuasa hukum Partai Demokrat pimpinan AHY menghadiri sidang perdana gugatan kasus perselisihan Partai Demokrat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021. Persidangan tersebut beragendakan pembacaan permohonan gugatan pihak Partai Demokrat pimpinan AHY terhadap hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Kubu Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Deli Serdang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Jumat, 25 Juni 2021. Mereka meminta PTUN mengesahkan kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret lalu yang menetapkan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal partai berlambang bintang mercy itu.

    Pengacara penggugat, Rusdiansyah mengatakan ini merupakan langkah hukum pertama kali setelah pengajuan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang tak disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

    "Ini upaya hukum pertama kali yang dilakukan agar kepengurusan hasil KLB Demokrat ini diakui negara melalui gugatan tata usaha negara ke PTUN Jakarta," kata Rusdiansyah dalam keterangan tertulis, Jumat, 25 Juni 2021.

    Rusdiansyah mengatakan, gugatan tata usaha yang dilayangkan KLB Demokrat Deli Serdang teregistrasi dengan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjadi pihak tergugat dalam perkara ini.

    "Yang menjadi tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM selaku pejabat atau badan tata usaha negara," kata Rusdiansyah.

    Dia mengatakan, materi gugatan menjelaskan beberapa alasan hukum mengapa KLB Demokrat Deli Serdang harus disahkan. Pertama, kata dia, KLB itu konstitusional karena diikuti oleh pemilik suara sah yakni para pengurus Demokrat kabupaten/kota maupun provinsi.

    Kedua, KLB dilakukan secara demokratis dan konstitusional mengikuti ketentuan Undang-Undang Partai Politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Demokrat tahun 2015.

    "Ketiga, KLB merupakan hasil desakan dari para pendiri, senior, dan pengurus Partai Demokrat di daerah-daerah," ucapnya.

    Rusdiansyah mengatakan, pihaknya berharap PTUN Jakarta menyidangkan dan memutuskan perkara ini secara adil dan obyektif. Sehingga, ujarnya, putusan yang dihasilkan memenangkan KLB Deli Serdang.

    Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai gugatan terhadap Menkumham Yasonna itu menunjukkan tindakan memalukan dari Moeldoko yang merupakan Kepala Staf Kepresidenan.

    "Kemenkumham sudah melaksanakan tugasnya sesuai aturan, tapi malah digugat oleh KSP Moeldoko," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat, 25 Juni 2021.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.