TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah meninjau ulang rencana sekolah tatap muka atau pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah pada Juli 2021. Hal ini mengingat terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Lebaran.
"Khusus di bidang pendidikan, penting ditinjau ulang kebijakan untuk mulai membuka sekolah offline dalam suasana pandemi yang kian meningkat saat ini. Hak anak maupun guru dan tenaga kependidikan perlu dilindungi dengan sebaik-baiknya,” ujar Haedar Nashir dalam keterangannya, Jumat, 18 Juni 2021.
Untuk sementara waktu, pemerintah diminta mencari cara dan menerapkan langkah-langkah kreatif, inovatif, serta terobosan dalam penyelenggaraan pembelajaran online yang tepat sasaran disertai kesungguhan dan keterlibatan aktif semua pihak, termasuk tanggung jawab orang tua dan masyarakat.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim sebelumnya menargetkan semua sekolah sudah melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka mulai Juli 2021. Sekolah tatap muka rencananya dilakukan dengan sistem rotasi. Pemerintah menetapkan sekolah tatap muka hanya bagi daerah zona hijau.
Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan menilai peta zonasi Covid-19 tidak bisa menjadi patokan pembukaan sekolah. Ia menyebut bahwa risiko penularan di semua daerah sama saja.
Menurut Aman, pembukaan sekolah bagi siswa masih terlalu berisiko dalam waktu dekat ini atau saat kasus Covid-19 sedang tinggi. Syarat pertama PTM dilakukan, ujar dia, adalah positivity rate di bawah 5 persen. Sementara positivity rate saat ini berada di angka 37 persen.
"IDAI sangat mendukung usaha untuk sekolah tatap muka karena ini adalah human capital, namun ada syarat pertamanya, positivity rate harus di bawah 5 persen, saat ini positivity rate kita 37 persen," kata Aman dalam konferensi pers secara virtual, Jumat, 18 Juni 2021.
Baca juga: Positivity Rate Tinggi, Ikatan Dokter Anak Tak Setuju Sekolah Tatap Muka
DEWI NURITA
