Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP Jajaki Kemitraan Kelola Kawasan Konservasi di Anambas

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) menjajaki pembentukan kemitraan dengan Bawah Anambas Foundation (BAF). Hal Ini dimaksudkan  meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) di Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas.

Sejalan dengan kebijakan KKP, penjajakan kemitraan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Salah satu ketentuan mengamanatkan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, Kementerian/Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat melalui kegiatan kemitraan.

Kerja sama dengan mitra sangat diperlukan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan KKPN TWP Anambas.  “Perlu kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak agar pengelolaan KKPN TWP Anambas semakin baik," ujar Kepala LKKPN Pekanbaru, Fajar Kurniawan saat forum diskusi dengan BAF di Anambas akhir Mei lalu.

Lebih lanjut Fajar berharap kerja sama ini dapat dituangkan dalam dokumen perjanjian kemitraan yang akan disepakati kedua belah pihak. Karenanya, LKKPN Pekanbaru bersama BAF mulai menyusun rancangan perjanjian kemitraan dengan membahas rencana kerja tahunan (RKT) sebagai dasar pelaksanaan kemitraan. 

“Ada tiga ruang lingkup program kemitraan yaitu perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan, pemantauan habitat dan populasi ikan, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat,” katanya. 

Berdasarkan Permen KP Nomor 53 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau, luas kawasan konservasi yang menjadi wewenang LKKPN Pekanbaru adalah sekitar 1,2 juta hektare. 

Karena luasnya kawasan , LKKPN Pekanbaru sangat membutuhkan kerja sama dengan berbagai instansi dan stakeholder, dan partisipasi masyarakat agar pengelolaan efektif dapat diwujudkan khususnya dengan para mitra konservasi yang lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam penjajakan kemitraan ini, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Tb. Haeru Rahayu meminta agar kerja sama berlandaskan pada kebutuhan yang sejalan dan mendukung kebijakan strategis, program prioritas serta indikator kinerja utama dalam pengelolaan ruang laut. 

“Melalui kemitraan ini, saya berharap baik LKKPN Pekanbaru maupun BAF dapat saling berbagi peran dan menguatkan untuk pengelolaan KKPN di TWP Kepulauan Anambas semakin baik di masa datang” ujar Tebe.

Sementara itu, Ketua BAF, Jerry mengungkapkan pihaknya turut serta dalam kegiatan konservasi laut sejak 2018, dengan program unggulan di antaranya adalah restorasi terumbu karang, monitoring penyu, marine debris clean up serta monitoring hiu dan pari. 

“Kegiatan BAF selama ini sinergi dengan program LKKPN Pekanbaru sehingga kemitraan ini akan bermanfaat dalam pengelolaan KKPN di TWP Kepulauan Anambas ke depannya,” katanya.

Pelibatan stakeholder kelautan dan perikanan dalam mengemban tugas dan tanggungjawab KKP, sejalan dengan arahan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Upaya yang sinergi dan didasarkan pada bentuk-bentuk kolaborasi yang konkret diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi KKP untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan perairan nasional. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

2 hari lalu

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.


KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

3 hari lalu

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Benih Bening Lobster (BBL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola lobster.


Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

4 hari lalu

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.


KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

18 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.


KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

21 hari lalu

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengatur sistem kuota untuk aktivitas pariwisata alam perairan di dalam Kawasan Konservasi Nasional.


KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

27 hari lalu

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus mendorong tercapainya target 30 persen perluasan kawasan konservasi di tahun 2045.


Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

29 hari lalu

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus berupaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi.


KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

29 hari lalu

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang melakukan penyesuaian harga patokan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan dibatasi pemanfaatannya.


KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

32 hari lalu

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat langkah pencegahan peredaran narkoba melalui pulau kecil perbatasan.


KKP Kembangkan Program Adopsi Karang

36 hari lalu

KKP Kembangkan Program Adopsi Karang

Sebagai upaya pelestarian ekosistem terumbu karang yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan program Adopsi Karang.