Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Deretan Nama Politikus yang Pernah Menerima Doktor Honoris Causa

image-gnews
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Sederet politikus pernah menerima gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa dari berbagai kampus, baik di dalam maupun di luar negeri. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri, misalnya, telah menerima sembilan gelar doktor dari kampus yang berbeda.

Teranyar, Megawati akan dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik Universitas Pertahanan pada Jumat, 11 Juni 2021. Berikut ini sederet nama politikus yang pernah menerima gelar kehormatan tersebut.

1. Megawati Soekarnoputri

Mantan Presiden Indonesia ini tercatat telah sembilan kali menerima gelar honoris causa sejak 2001. Pada 2001, ia menerima gelar itu dari Universitas Waseda Tokyo di Jepang. Kemudian, Megawati juga menerima honoris causa dari Moscow State Institute of International Relation di Rusia (2003); Korea Maritime and Ocean University di Korea Selatan (2015); Universitas Padjadjaran Bandung (2016); Universitas Negeri Padang (2017); Mokpo National University di Korea Selatan (2017), dan Doktor Honoris Causa bidang politik pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2018). Kemudian, Megawati menerima gelar doktor kehormatan dari Fujian Normal University (FNU) Cina pada 5 November 2018 dan Universitas Soka di Tokyo pada 8 Januari 2019.

2. Airlangga Hartarto

Pada 2020, Ketua Umum Partai Golkar ini menerima gelar doktor kehormatan untuk bidang manajemen olahraga dari Universitas Negeri Semarang. Pemberian gelar doktor kehormatan berkaitan dengan kepemimpinannya di organisasi olahraga Wushu Indonesia.

3. Abdul Halim Iskandar

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang juga politikus Partai Kebangkitan bangsa ini menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Negeri Yogyakarta pada 2020. Majalah Tempo edisi 13 Februari 2021 menulis sejumlah dosen UNY menolak pemberian gelar doktor untuk Halim. Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Samsuri, mengatakan banyak dosen yang terkejut mendengar Halim akan dianugerahi gelar doktor honoris causa. Apalagi tak pernah ada sosialisasi dan sidang akademik terbuka untuk membahas kontribusi Halim bagi kampus. "Kampus terkesan mengobral gelar," katanya.

4. Puan Maharani

Politikus PDIP yang juga Ketua DPR ini menerima gelar honoris causa pada 2020 dari Universitas Diponegoro. Pemberian gelar untuk Puan berkaitan dengan bidang kebudayaan dan kebijakan pembangunan nasional.

5. Susilo Bambang Yudhoyono

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu pernah beberapa kali menerima gelar honoris causa. Di antaranya, gelar diberikan oleh Institut Teknologi Bandung pada 2016 untuk bidang pembangunan berkelanjutan. Universitas Andalas Sumatera Barat juga pernah memberikan gelar kehormatan untuk SBY di biang pertanian pada 2016. Tiga tahun sebelum itu, Universitas Syiah Kuala Aceh memberikan gelar yang sama untuk SBY di bidang hukum perdamaian.

6. Muhaimin Iskandar

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar pernah menerima gelar honoris causa pada 2017 dari Universitas Airlangga, Surabaya. Gelar itu berhubungan dengan bidang sosiologi politik.

7. Imam Nahrawi

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus eks politikus PKB yang tersandung kasus suap dana hibah KONI pernah menerima gelar honoris causa pada 2017. Gelar ini diberikan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel surabaya untuk bidang kepemiminan pemuda berbasis agama.

8. Jusuf Kalla

Mantan Wakil Presiden RI dan politikus senior Partai Golkar ini pernah beberapa kali menerima penghargaan gelar kehormatan. Beberapa di antaranya ialah dari Universitas Indonesia pada 2013 untuk bidang kepemimpinan. Lalu, Kalla menerima gelar yang sama dari Universitas Andalas, Sumatera Barat, pada 2016 untuk bidang hukum pemerintahan daerah. Pada 2019, ia menerima gelar honoris causa dari Universitas Negeri Padang untuk bidang pendidikan.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | MAJALAH TEMPO

Baca: Deretan Kampus yang Pernah Memberi Gelar Kehormatan untuk Megawati

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

8 menit lalu

Konflik agraria yang terjadi di Kendeng bermula pada Juni 2014 yang disebabkan PT Semen Indonesia hendak melakukan pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Kabupaten Rembang. Konflik Kendeng bermula ketika PT Semen Indonesia mendapatkan izin penambangan kapur di Pegunungan Kendeng. Warga sekitar menolak dan menduduki rencana lokasi tapak pabrik. dok. TEMPO
Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

Konflik agraria periode Jokowi sebanyak 2.939 kasus, 72 warga tewas. Di masa SBY ada 1.520 kasus, 70 tewas.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

2 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Otorita IKN Teken Kerja Sama Ilmiah dengan Aliansi Universitas Leiden-Delft-Erasmus

6 jam lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Otorita IKN Teken Kerja Sama Ilmiah dengan Aliansi Universitas Leiden-Delft-Erasmus

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meneken MoU atau nota kesepahaman dengan Aliansi Universitas Leiden-Delft-Erasmus (LDE) pada Senin, 18 Maret 2024.


Jokowi Masuk Bursa Calon Ketua Umum, Begini Reaksi di Internal Golkar

1 hari lalu

Presiden Jokowi (ketiga kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kedua kanan) saat menghadiri acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022.  Perayaan HUT ke-58 Partai Golkar tahun 2022 ini mengusung tema
Jokowi Masuk Bursa Calon Ketua Umum, Begini Reaksi di Internal Golkar

Sekjen Golkar mengatakan belum ada pembicaraan mengenai jabatan jika Jokowi bergabung dengan partainya.


Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

2 hari lalu

Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim (kiri), bersama Sekjen PKB Hasanuddin Wahid (tengah), dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi (kanan) di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA
Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

Koalisi Perubahan mengusulkan agar mereka jadi inisiator hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Apa alasannya? Bagaimana dengan PDIP?


Hak Angket Pemilu 2024: Pakar Politik Unand Sebut Soal Konstitusi Dibajak dan Kemunduran Demokrasi

3 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hak Angket Pemilu 2024: Pakar Politik Unand Sebut Soal Konstitusi Dibajak dan Kemunduran Demokrasi

Wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024, menurut pakar politik Unand sebagai akibat kemunduran demokrasi dan pembajakan konstitusi.


Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

3 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

Menurut Usman Hamid, hasil penyelidikan tim pencari fakta sudah lengkap sehingga ia berharap Komnas HAM segera mengumumkan dalang pembunuhan Munir.


Isu Presiden Jokowi Bakal Berlabuh ke Golkar, Apa Kata Politikus Golkar dan Petinggi PDIP?

3 hari lalu

Presiden Jokowi (ketiga kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kedua kanan) saat menghadiri acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022.  Perayaan HUT ke-58 Partai Golkar tahun 2022 ini mengusung tema
Isu Presiden Jokowi Bakal Berlabuh ke Golkar, Apa Kata Politikus Golkar dan Petinggi PDIP?

Desas-desus Jokowi bakal gabung ke Golkar mendapatkan tanggapan dari petinggi PDIP. Sementara dari pihak Golkar, respons yang diberikan para kader seniornya cukup beragam


Apa Kabar Hak Angket Pemilu 2024? Adnan Topan Husodo: Bisa Masuk Angin Jika Ada Parpol Tersandera Politik dan Hukum

4 hari lalu

Adnan Topan Husodo. linkedln.com
Apa Kabar Hak Angket Pemilu 2024? Adnan Topan Husodo: Bisa Masuk Angin Jika Ada Parpol Tersandera Politik dan Hukum

Dorongan parpol lakukan hak angket didukung setidaknya 50 tokoh belum lama ini. Adnan Topan Husodo mewaspadai beberapa hal yang bisa gagalkan ini.


Adnan Topan Husodo Dukung Hak Angket: Jokowi Peduli Infrastruktur, Tapi Merusak Suprastruktur Fundamental Negara

6 hari lalu

Adnan Topan Husodo. linkedln.com
Adnan Topan Husodo Dukung Hak Angket: Jokowi Peduli Infrastruktur, Tapi Merusak Suprastruktur Fundamental Negara

Eks Koordinator ICW Adnan Topan Husodo salah satu pendukung parpol lakukan hak angket DPR untuk indikasi kecurangan pemilu 2024. Ini alasannya.