TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu dan jajarannya menyambangi kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat pada Kamis petang, 29 April 2021. Mereka disambut oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan sejumlah pejabat teras partai beringin.
Bertemu selama sekitar 2,5 jam, pertemuan itu membicarakan beberapa hal. Berikut ini isi pertemuan berdasarkan keterangan Airlangga dan Ahmad Syaikhu seusai pertemuan.
1. PKS Perkenalkan Lambang Baru
Dalam beberapa hari terakhir, PKS memang gencar bersafari ke sejumlah partai politik. Syaikhu mengatakan kunjungan-kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi sekaligus memperkenalkan kepengurusan, mars, dan lambang baru PKS.
Ia menyerahkan cenderamata lambang PKS yang berbentuk gunungan. Syaikhu mengatakan, dalam pewayangan, gunungan menandai pergantian babak cerita. "Mudah-mudahan ini jadi penanda babak perpolitikan baru ke depan," kata Syaikhu.
2. Penanganan Pandemi Covid-19
Airlangga Hartarto menyebut PKS mendukung kebijakan larangan mudik demi mencegah penyebaran Covid-19. Airlangga juga menyebut mereka sama-sama mencermati terjadinya gelombang ketiga pandemi Covid-19 di India dan beberapa negara lain.
Menurut Airlangga, pemerintah juga memerlukan masukan dari partai-partai di luar pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. "Termasuk dari PKS agar tepat sasaran," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.
3. Pajak Motor Gratis
PKS menyampaikan perlunya meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Partai dakwah ini mengusulkan pembebasan pajak STNK kendaraan roda dua dan pembebasan pajak penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp 8 juta per bulan.
"PKS mengusulkan keringanan pajak bagi masyarakat menengah-bawah yang merupakan kelompok paling besar terdampak ekonomi, khususnya bagi pekerja, buruh, dan karyawan," kata Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi.
Airlangga mengatakan usulan ini akan didorong melalui Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang telah masuk Program Legislasi Nasional 2021.
"Dan terkait dengan pajak-pajak daerah nanti dari teman-teman DPR akan mendorong agar daerah bisa gotong-royong untuk memberikan fasilitas perpajakan daerah. Kemudian selanjutnya juga untuk pembahasan RUU KUP menyepakati akan dibahas di Komisi sebelas," kata Airlangga.
4. Bahas Politik Identitas
Airlangga mengatakan pertemuan tersebut juga membahas politik kebangsaan. Menurut dia, Golkar dan PKS sepakat ke depannya akan mendahulukan politik kebangsaan. "Dan juga diharapkan politik identitas itu akan ditinggalkan sehingga kami akan membangun kebhinekaan dan juga NKRI dan politik yang lebih kondusif, agar kita bisa sama-sama menyejahterakan masyarakat," ujarnya.
Airlangga juga berujar Golkar dan PKS saling menghargai posisi masing-masing partai saat ini. "Golkar di pemerintah, PKS di luar pemerintah sehingga kami ke depan adalah menghargai perbedaan, namun mengutamakan persamaan. Ini yang jadi basis partai-partai politik ke depan," kata Airlangga.
Ahmad Syaikhu mengatakan perlunya penguatan terhadap kesejahteraan masyarakat dan demokrasi di Tanah Air. Ia mengutip data The Economist Intelligence Unit yang menyebut Indeks Demokrasi Indonesia berada pada kategori demokrasi yang cacat (flawed democracy).
"Mudah-mudahan ke depannya akan terus ditingkatkan dan tentu itu perlu ada peran dan kebersamaan dari seluruh partai-partai negeri kita tercinta," ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Baca juga: PKS Datangi PKB, Sekjen Hasanuddin: Sangka Kita Mau Masuk Koalisi
BUDIARTI UTAMI PUTRI
