TEMPO.CO, Jakarta - Nama politikus PDIP Herman Hery hilang dari surat dakwaan eks Menteri Sosial, Juliari Batubara. Padahal, namanya sempat terseret dalam kasus perkara dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos Covid-19.
Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu diduga meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk memperoleh kuota pengadaan bantuan kebutuhan pokok.
Sejumlah perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Herman, mendapat kuota pengadaan bansos sebanyak 7,6 juta paket senilai Rp 2,1 triliun. Setelah sejumlah perusahaan itu menerima anggaran, mereka kemudian mentransfer sebagian besar uangnya ke rekening PT Dwimukti Graha Elektrindo, perusahaan milik Herman.
Sementara itu, Herman Hery membenarkan bahwa PT Dwimukti Graha Elektrindo menjalin kontrak dengan PT Anomali Lumbung Artha, salah satu penyedia bansos Covid-19. Namun, ia mengklaim kontrak itu semata-mata urusan bisnis. "Kalau dirasa memang ada yang dilanggar, kan sudah diperiksa KPK, Dwimukti sudah digeledah juga," kata Herman pada Januari 2021.
Adapun perusahaan lain yang diduga terafiliasi Herman Hery yang muncul dalam dakwaan adalah PT Anomali Lumbung Artha, PT Junatama Foodia Kreasindo, PT Mesail Cahaya Berkat, PT Integra Padma Mandiri, PT Cipta Mitra Artha, PT Famindo Meta Komunika dan PT Tara Optima Primagro.
Herman Hery membantah mendapatkan 7 juta paket bansos Covid-19 di Kemensos. “Itu hanya isapan jempol, harus ditanya dari mana datanya,” kata dia seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi Maret 2021. “Selama menjadi anggota DPR sejak 2004, saya tidak pernah duduk sebagai pemilik perusahaan,” kata dia.
Tempo telah menghubungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengetahui hilangnya nama Herman Hery dari surat dakwaan di perkara bansos Covid-19. Namun hingga berita ini ditulis, KPK tak kunjung merespons.
Baca juga: Penyidik Diduga Memeras, ICW: KPK di Ambang Batas Kepercayaan Publik
ANDITA RAHMA | MAJALAH TEMPO
