Hilangnya Nama Herman Hery di Dakwaan Kasus Bansos Covid-19

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry saat memimpin rapat kerja dengan Jaksa Agung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 24 September 2020. Isu tersebut antara lain: kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung), perkembangan kasus surat jalan tersangka kasus Bank Bali Djoko Tjandra, dan juga Jaksa Pinangki. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry saat memimpin rapat kerja dengan Jaksa Agung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 24 September 2020. Isu tersebut antara lain: kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung), perkembangan kasus surat jalan tersangka kasus Bank Bali Djoko Tjandra, dan juga Jaksa Pinangki. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Nama politikus PDIP Herman Hery hilang dari surat dakwaan eks Menteri Sosial, Juliari Batubara. Padahal, namanya sempat terseret dalam kasus perkara dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos Covid-19.

    Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu diduga meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk memperoleh kuota pengadaan bantuan kebutuhan pokok.

    Sejumlah perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Herman, mendapat kuota pengadaan bansos sebanyak 7,6 juta paket senilai Rp 2,1 triliun. Setelah sejumlah perusahaan itu menerima anggaran, mereka kemudian mentransfer sebagian besar uangnya ke rekening PT Dwimukti Graha Elektrindo, perusahaan milik Herman.

    Sementara itu, Herman Hery membenarkan bahwa PT Dwimukti Graha Elektrindo menjalin kontrak dengan PT Anomali Lumbung Artha, salah satu penyedia bansos Covid-19. Namun, ia mengklaim kontrak itu semata-mata urusan bisnis. "Kalau dirasa memang ada yang dilanggar, kan sudah diperiksa KPK, Dwimukti sudah digeledah juga," kata Herman pada Januari 2021.

    Adapun perusahaan lain yang diduga terafiliasi Herman Hery yang muncul dalam dakwaan adalah PT Anomali Lumbung Artha, PT Junatama Foodia Kreasindo, PT Mesail Cahaya Berkat, PT Integra Padma Mandiri, PT Cipta Mitra Artha, PT Famindo Meta Komunika dan PT Tara Optima Primagro.

    Herman Hery membantah mendapatkan 7 juta paket bansos Covid-19 di Kemensos. “Itu hanya isapan jempol, harus ditanya dari mana datanya,” kata dia seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi Maret 2021. “Selama menjadi anggota DPR sejak 2004, saya tidak pernah duduk sebagai pemilik perusahaan,” kata dia.

    Tempo telah menghubungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengetahui hilangnya nama Herman Hery dari surat dakwaan di perkara bansos Covid-19. Namun hingga berita ini ditulis, KPK tak kunjung merespons.

    Baca juga: Penyidik Diduga Memeras, ICW: KPK di Ambang Batas Kepercayaan Publik

    ANDITA RAHMA | MAJALAH TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Alasan Batch CTMAV547 Vaksin AstraZeneca Dihentikan Pemerintah

    Pemerintah menghentikan penggunaan vaksin Astra Zeneca dengan batch CTMAV547 karena dua alasan. Padahal vaksin ini sempat didistribusikan secara luas.