KH Hasyim Asyari Lenyap dari Kamus Sejarah, Hilman Gaet NU di Tim Pengkoreksi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid.Foto : TEMPO/Lourentius EP

    Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid.Foto : TEMPO/Lourentius EP

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid akan membentuk tim pengkoreksi untuk menyempurnakan Kamus Sejarah Jilid I setelah hilangnya jejak pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asyari.

    “Tim pengkoreksi akan dibentuk dengan melibatkan organisasi yang turut membangun negara ini, termasuk dengan Nahdlatul Ulama," kata Hilmar dalam keterangannya, Selasa, 20 April 2021.

    Kalangan NU sebelumnya memprotes Kemendikbud karena menghilangkan jejak tokoh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Jilid I.

    Hilmar menerangkan, Kamus Sejarah Jilid I disusun pada 2017 sebelum masa jabatan Mendikbud Nadiem Makarim. Secara teknis, kata Hilmar, penyusunannya belum selesai karena begitu panjangnya perjalanan sejarah Indonesia sejak 1900.

    "Karena pada saat itu tahun anggaran sudah berakhir, sebagai pertanggungjawaban kami tetap melaporkan draf naskah yang belum selesai tersebut dalam format pdf,” kata dia.

    Untuk meminimalisir isu penghilangan tokoh pendiri NU tidak berlarut, Hilmar mengaku sudah menginstruksikan jajarannya untuk menurunkan semua buku yang terkait sejarah modern sampai ada penyempurnaan yang lebih cermat.

    Ia pun menegaskan tidak ada niatan dari kementerian untuk menghapus bagian sejarah yang sangat penting. Di dalam draf buku kamus tersebut, sudah dimuat informasi tentang pendirian Nahdlatul Ulama dan disebutkan juga signifikansi KH. Hasyim Asyari pada beberapa halaman," ujarnya.

    FRISKI RIANA

    Baca: KH Hasyim Asyari Hilang di Kamus Sejarah, Hilmar: Kealpaan Bukan Kesengajaan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.