TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyinggung Kurikulum Merdeka Belajar. Hal itu disampaikannya ketika berpidato setelah serah terima jabatan (sertijab) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim.
Dia juga menyebut sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi dan Ujian Nasional (UN) yang saat ini ditiadakan. Lantas, apakah Kurikulum Merdeka Belajar akan dihapuskan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka?
Akan Mengkaji Ulang
Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya bakal mengkaji ulang terkait ketiga kebijakan itu. Dia juga mengklaim akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
“Jadi, soal ujian nasional, PPDB zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, apalagi ya, yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya dengan sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati,” kata Abdul Mu’ti di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.
Dia menambahkan bahwa akan menampung terlebih dahulu masukan dan aspirasi dari kalangan pemerintah daerah (pemda), masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, pengguna jasa layanan pendidikan, para ahli, bahkan jurnalis mengenai keunggulan dan kekurangan tiga kebijakan itu selama diterapkan.
“Banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro-kontra. Tapi, tentu saja, semuanya akan kami lihat secara keseluruhan, tidak tergesa-gesa. Karena itu, saya dalam beberapa waktu ke depan akan meminta masukan dari berbagai pihak. Saya berusaha selama memimpin kementerian untuk menjadi menteri yang banyak mendengar,” ucap Abdul Mu’ti.
Selain itu, dia juga memastikan bahwa kementerian di bawah kepemimpinannya akan bergerak cepat dengan memprioritaskan berbagai target menengah dan panjang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dia pun berharap agar seluruh jajaran di Kemendikdasmen nantinya mampu bergotong royong dalam memastikan implementasi gerakan mencerdaskan yang inklusif, partisipatif, dan adaptif. Tujuannya supaya pendidikan dasar dan menengah dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh kalangan masyarakat, sebagaimana amanat konstitusi.
Nadiem Harap Merdeka Belajar Dilanjutkan
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Nadiem Makarim berharap kebijakan di masa kepemimpinannya yang baik dan berdampak positif dapat diteruskan oleh menteri selanjutnya, termasuk Merdeka Belajar.
“Memorandum ini akan kami sampaikan kepada para menteri selanjutnya sebagai bahan pembelajaran dalam menguatkan perjalanan Merdeka Belajar ke depan. Kami sangat berharap kebijakan-kebijakan yang telah berjalan baik dan berdampak positif tetap bisa dilanjutkan pada pemerintahan yang selanjutnya,” ujar Nadiem.
Nadiem menjelaskan bahwa implementasi Merdeka Belajar telah dihadapkan dengan berbagai tantangan, termasuk pandemi Covid-19.
Namun, dia mengklaim bahwa kerja keras semua pihak dapat memulihkan pendidikan dalam negeri, sehingga Indonesia berhasil menjadi tuan rumah forum internasional, seperti G20 dan Gateway Study Visit 2024.
“Capaian dan kebermanfaatan (Merdeka Belajar) telah kami tuangkan dalam Memorandum Akhir Jabatan,” kata Nadiem.
Pilihan Editor: Abdul Mu'ti Soal Kesejahteraan Guru: Perlu Pemetaan dan Kajian Serius
