3 Sikap Ilmuwan Muda Soal BRIN Jadi Badan Otonom

Reporter

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Indonesia (Menristek/Kepala BRIN), Bambang Brodjonegoro memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021. Rapat tersebut membahas progres kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sesuai amanat UU nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Akademi Ilmuwan Muda Indonesia memberikan tiga sikap terkait Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menjadi lembaga otonom.

Pertama, nama dan fungsi riset dan teknologi tidak boleh hilang pasca peleburan dengan Kemendikbud. "Nama dan fungsi terkait menyusun kebijakan sains dan teknologi perlu tetap dipertahankan dalam lembaga kementerian bentuk baru pasca penggabungan tersebut," kata Hawis Madduppa, narahubung ALMI, dalam keterangannya, Sabtu, 10 April 2021.

Hawis mengatakan, nama dan fungsi sains dan teknologi yang tetap ada akan berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam sains dan teknologi Indonesia. Di sisi lain, lembaga baru hasil bentukan dari BRIN berperan sebagai pelaksana kebijakan, yang meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dalam bidang sains dan teknologi.

"Desain ini mencegah terjadi tumpang tindih hal yang tidak perlu, dan menghindari persengketaan di kemudian hari. Desain
tersebut juga memastikan bahwa implementasi pengembangan sains dan teknologi berjalan cepat sesuai koridor kebijakan yang ada," katanya.

Sikap berikutnya terkait instrumentalisasi sains dan teknologi. Halwi menuturkan, dalam rangka memperkuat iklim pelaksanaan riset untuk produksi sains dan teknologi frontier, negara perlu mendorong pemanfaatan sains dan teknologi.

Negara, kata dia, juga perlu mencegah dan menghindari upaya teknokratisme pengetahuan. Prasyarat untuk pembaruan
yang menuju penguatan iklim pengembangan riset tersebut adalah menegaskan posisi negara untuk tidak menjadikan lembaga riset, universitas, dan pendidikan tinggi sebagai institusi korporatisme negara (state corporatism).

"Konsekuensi dari korporatisme negara adalah tunduk pada kepentingan politik kekuasaan dan pasar, yang kerap bertentangan dengan tujuan mulia pendidikan yang dituliskan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai pencerdasan kehidupan bangsa," kata dia.

Sikap berikutnya adalah kelembagaan yang baru perlu membentuk lingkungan yang memberdayakan untuk pengembangan sains dan teknologi yang berkelanjutan. Halwi mengatakan, pemerintah perlu memetakan lembaga pemerintah non-kementerian akan dikoordinasikan atau digabungkan di bawah BRIN.

Ia juga menyarankan pemerintah mendesain kelembagaan BRIN, dan mendesain fungsi dan tugas BRIN dalam implementasi kebijakan terkait pengembangan sains dan teknologi. "Pemerintah juga perlu menentukan peran BRIN terkait dana abadi penelitian. Pemerintah perlu menetapkan hubungan BRIN dengan regulasi kepegawaian SDM sains dan teknologi," ujarnya.

FRISKI RIANA

Baca: BRIN Akan Jadi Badan Otonom, PDIP Sebut Posisinya Makin Kuat






70 Peneliti Indonesia Pergi ke Jerman Hadiri Pertemuan Ilmiah

6 jam lalu

70 Peneliti Indonesia Pergi ke Jerman Hadiri Pertemuan Ilmiah

Rektor IPB bersama 70 peneliti Indonesia pergi ke Jerman untuk menghadiri pertemuan sains tahunan konsorsium riset CRC990-EFForTS.


Vaksin Merah Putih BRIN Diuji pada Mencit dan Kera Akhir Bulan Ini

1 hari lalu

Vaksin Merah Putih BRIN Diuji pada Mencit dan Kera Akhir Bulan Ini

Pengembangan Vaksin Merah Putih ini sudah selesai di fase laboratorium sejak Oktober 2021 lalu oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.


63 Tahun Lalu, Soekarno Keluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Bubarkan Dewan Konstituante

1 hari lalu

63 Tahun Lalu, Soekarno Keluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Bubarkan Dewan Konstituante

63 tahun lalu, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai tanda peralihan demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin.


102 Tahun Pendidikan Teknik, Rektor ITB Ungkap Kendala Kerja Sama Penelitian

2 hari lalu

102 Tahun Pendidikan Teknik, Rektor ITB Ungkap Kendala Kerja Sama Penelitian

Rektor ITB Reini mengatakan perlu langkah lebih jauh dari peranan konvensional Pendidikan Tinggi Teknik Indonesia melalui kegiatan penelitian.


Ahli Politik BRIN: Penutupan Holywings Bisa Hilangkan Citra Intoleran Anies Baswedan, tapi

2 hari lalu

Ahli Politik BRIN: Penutupan Holywings Bisa Hilangkan Citra Intoleran Anies Baswedan, tapi

TEMPO.CO, Jakarta- Peneliti Pusat Riset Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menanggapi kebijakan Anies Baswedan mencabut izin dan menutup Holywings. Wasisto menjelaskan bahwa langkah tersebut sebenarnya sudah cukup untuk menghilangkan citra intoleran dari Gubernur DKI Jakarta itu.


BRIN Jajaki Kerja Sama dengan Prancis untuk Kembangkan Teknologi Nuklir

2 hari lalu

BRIN Jajaki Kerja Sama dengan Prancis untuk Kembangkan Teknologi Nuklir

Dua hal penting terkait rencana pengembangan bidang nuklir di Indonesia, yakni perbaikan infrastruktur nuklir dan peningkatan capacity bulding.


3 Elemen Berlainan dalam Film Genre Fiksi Ilmiah dan Fantasi

3 hari lalu

3 Elemen Berlainan dalam Film Genre Fiksi Ilmiah dan Fantasi

Genre film mengandung kategori atau klasifikasi antara lain tema, plot, suasana


BRIN Nilai Temuan Ombudsman soal Dugaan Maladministrasi Alih Pegawai Tidak Tepat

5 hari lalu

BRIN Nilai Temuan Ombudsman soal Dugaan Maladministrasi Alih Pegawai Tidak Tepat

BRIN menyanggah temuan dugaan maladministrasi oleh Ombudsman. Kepala BRIN mengklaim sudah mengikuti aturan.


Ombudsman Sampaikan Tindakan Korektif ke BRIN soal Dugaan Maladministrasi Alih Pegawai

6 hari lalu

Ombudsman Sampaikan Tindakan Korektif ke BRIN soal Dugaan Maladministrasi Alih Pegawai

Ombudsman memberi waktu 30 hari pada BRIN dan Menpan RB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi dalam Integrasi dan Pengalihan Pegawai BRIN

6 hari lalu

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi dalam Integrasi dan Pengalihan Pegawai BRIN

Ombudsman menemukan sejumlah maladministrasi yang dilakukan oleh Kepala BRIN. Badan penelitian itu diduga tidak melibatkan integrasi antarkementerian.