BRIN Akan Jadi Badan Otonom, PDIP Sebut Posisinya Makin Kuat

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara ulang tahun ke-22 Partai Bulan Bintang di Jakarta Selatan, Sabtu petang, 18 Juli 2020. Foto: Istimewa.

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara ulang tahun ke-22 Partai Bulan Bintang di Jakarta Selatan, Sabtu petang, 18 Juli 2020. Foto: Istimewa.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai posisi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan semakin kuat karena langsung di bawah Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    "BRIN makin menjadi sebuah infrastruktur yang sangat penting bagi percepatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Masa kita kalah sama Singapura, sama Korea Selatan yang kemerdekaannya tidak jauh berbeda dengan kita? Itu karena apa? Risetnya," kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu, 10 April 2021.

    Hasto mengatakan, bagi PDIP, BRIN akan menjadi penopang agar Indonesia berdikari. Hasto lalu bercerita saat partai mencalonkan Jokowi sebagai presiden. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat itu bukan bicara soal bagi-bagi jabatan politik. Namun justru menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki Badan Riset dan Inovasi.

    "Ibu Mega menegaskan perlu empat hal. Yaitu meneliti tentang ilmu pengetahuan teknologi berkaitan dengan manusianya, berkaitan floranya, berkaitan fauna, dan berkaitan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi Ibu Mega tidak bicara tentang transaksional," kenang Hasto.

    Menurut Hasto, tidak ada bangsa yang maju tanpa proses penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas dasar itu lah, kata Hasto, BRIN memang perlu berada di bawah presiden langsung.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melepaskan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dari Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Sehingga lembaga ini akan menjadi badan otonom sendiri.

    FRISKI RIANA

    Baca: Ada Kementerian Investasi Berdampak Reshuffle, PDIP: Hak Prerogatif Presiden


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.