RUU PKS Masuk Prolegnas, Puan: Negara Perlihatkan Keberpihakan kepada Korban

Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) saat memimpin rapat paripurna ke-15 masa sidang IV tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Maret 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan masuknya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 menunjukkan keberpihakan kepada perempuan dan korban kekerasan seksual. RUU PKS merupakan satu dari 33 RUU Prolegnas prioritas yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa kemarin, 23 Maret 2021.

"Lewat RUU PKS ini negara memperlihatkan keberpihakannya kepada korban kekerasan seksual," kata Puan seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis.

Puan Maharani mengklaim hal ini juga membuktikan bahwa DPR menjadikan aspirasi publik sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan RUU prioritas. Dia mengatakan, Dewan menyerap aspirasi kelompok sipil perempuan yang selama ini mendesak perlindungan negara atas kejahatan kekerasan seksual.

Baca juga: DPR Sahkan 33 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2021

"Keinginan publik dipertimbangkan untuk kemudian dilakukan kajian mendalam terkait pro dan kontranya sebelum RUU tersebut masuk dalam Prolegnas prioritas tahun ini," ujar Puan.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebenarnya telah berkali-kali masuk dalam Prolegnas prioritas sejak periode DPR sebelumnya. Namun, berkali-kali pula didrop atau ditunda pembahasannya.

Tahun ini, Kantor Staf Presiden membentuk gugus tugas antarkementerian dan lembaga untuk mengawal pengesahan RUU PKS. Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM KSP Jaleswari Pramodhawardani mengatakan gugus tugas tersebut diharapkan bisa melakukan harmonisasi substansi, konsultasi dengan DPR, serta komunikasi publik dengan berbagai organisasi masyarakat dalam pembahasan RUU PKS.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Omar Sharief Hiariej mengatakan pengesahan RUU PKS dibutuhkan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan seksual. Ia mengatakan RUU PKS bisa diandalkan untuk menanggulangi potensi kekerasan seksual di masa depan.

"Negara harus melakukan intervensi dan menyegerakan pengesahan RUU PKS yang berorientasi pada korban," kata Eddy dikutip dari Koran Tempo edisi 13 Maret 2021.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO






Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

11 jam lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

11 jam lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

11 jam lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

12 jam lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

15 jam lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.


Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

16 jam lalu

Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

Istilah 'shadow organization' atau tim bayangan yang disampaikan Menteri Nadiem Makarim di Forum PBB masih beresonansi kuat di Tanah Air.


Puan: DPR Hijau Aksi Nyata Perangi Krisis Iklim

19 jam lalu

Puan: DPR Hijau Aksi Nyata Perangi Krisis Iklim

DPR akan menerapkan pelatihan iklim untuk anggota parlemen dan staf.


Taman Energi DPR Bentuk Kampanye Pembangunan Berkelanjutan

19 jam lalu

Taman Energi DPR Bentuk Kampanye Pembangunan Berkelanjutan

Taman Energi itu dapat memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di gedung DPR.


Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

23 jam lalu

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.


Kekerasan Seksual di Kampus, Transportasi Umum, Psikolog: Bukan Salah Tempat dan Pakaian

23 jam lalu

Kekerasan Seksual di Kampus, Transportasi Umum, Psikolog: Bukan Salah Tempat dan Pakaian

Tempat dan pakaian bukan yang paling bersalah dalam suatu peristiwa kekerasan seksual, tapi yang salah adalah pelaku kekerasan seksual itu sendiri.