Jhoni Allen Masih Hadir di DPR, Demokrat Kubu AHY: Seharusnya Status Quo

Reporter

Mantan kader Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun ketika ditemui di bilangan Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 2 Maret 2021. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan bahwa Jhoni Allen seharusnya tidak hadir dalam rapat kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat.

"Secara moral dan etika, karena sudah diberhentikan tetap dari keanggotaan Partai Demokrat, seharusnya Jhoni Allen dalam kondisi status quo dan tidak hadir," kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu, 17 Maret 2021.

Herzaky mengatakan, secara hukum, Jhoni Allen memang masih punya hak sebagai anggota DPR. Namun, partainya sudah tidak mungkin mengharapkan kesadaran etik dari Jhoni Allen terkait kehadirannya di DPR, karena keterlibatannya dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Selama ini mereka sudah mempertontonkan secara terang benderang, perilaku yang menafikan etika, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mentang-mentang didukung oknum kekuasaan," ucapnya.

DPP Partai Demokrat melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 memecat Jhoni Allen sebagai anggota partai pada 26 Februari, kurang lebih satu pekan sebelum kongres luar biasa di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Partai Demokrat kubu AHY juga telah memproses pemberhentian Jhoni Allen sebagai anggota DPR. Surat resmi juga dikirimkan ke pimpinan DPR. Selanjutnya, kata Herzaky, partainya tinggal meneruskan surat tersebut ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Karena yang berhak memberhentikan anggota DPR RI secara resmi adalah Presiden RI, berdasarkan permintaan parpol asalnya," kata dia.

Karena Jhoni Allen masih menggugat pemecatannya dari Demokrat di pengadilan, Herzaky menilai masih ada waktu selama maksimal 60 hari sebelum diberhentikan DPR. Juga masih ada waktu maksimal 30 hari selama proses kasasi. "Kami sendiri saat ini sedang memproses penggantinya. Sehingga ketika keputusan dari Presiden sudah keluar, kami sudah siap dengan penggantinya. Masih banyak tugas berat membantu rakyat yang menanti kami," katanya.

FRISKI RIANA

Baca: Jhoni Allen Gugat AHY Rp 55,8 Miliar






Jokowi Lepas Bantuan US$ 1 Juta Lebih untuk Banjir Pakistan

28 menit lalu

Jokowi Lepas Bantuan US$ 1 Juta Lebih untuk Banjir Pakistan

Jokowi memastikan bantuan yang akan diberikan tidak berhenti sampai di sini, sesuai dengan permintaan dari pemerintah Pakistan.


Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

53 menit lalu

Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut merespons singkat kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Kepala negara meminta semua pihak, termasuk Lukas, untuk menghormati proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.


Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

53 menit lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.


Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Hukum Usai Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka

1 jam lalu

Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Hukum Usai Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka

Jokowi mengaku telah memberi perintah khusus kepada Menko Polhukan Mahfud Md usai Hakim Agung Sudrajad Dimyati ditetapkan tersangka korupsi


Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

1 jam lalu

Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bertanya kepada Prabowo ihwal mekanisme gelaran rapat, Prabowo menghendaki rapat digelar secara tertutup.


Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

2 jam lalu

Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

Anies Baswedan menyatakan sangat menghormati proses diskusi soal calon presiden 2024 yang sedang dilakukan partai politik.


Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

2 jam lalu

Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

Rapat Komisi I DPR kali ini dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.


Jokowi Kritik Jumlah Startup Agrikultur Minim, Padahal Ada Krisis Pangan

2 jam lalu

Jokowi Kritik Jumlah Startup Agrikultur Minim, Padahal Ada Krisis Pangan

Presiden Jokowi mengkritik minimnya jumlah startup Indonesia yang bergerak di bidang agrikultur, di tengah ancaman krisis pangan yang ke depan akan membesar.


Program Kompor Listrik, Bos PLN Pastikan Tak Ada Kenaikan Daya: 450 VA, 900 VA, Tetap

3 jam lalu

Program Kompor Listrik, Bos PLN Pastikan Tak Ada Kenaikan Daya: 450 VA, 900 VA, Tetap

Bos PLN memastikan daya listrik masyarakat penerima program kompor listrik tak berubah. "Yang 450 VA tetap 450 VA, yang 900 VA juga tetap 900 VA."


PLN Beri Pendampingan ke Masyarakat Penerima Kompor Listrik: Sampai Benar-benar Mandiri

4 jam lalu

PLN Beri Pendampingan ke Masyarakat Penerima Kompor Listrik: Sampai Benar-benar Mandiri

PLN akan berfokus dalam pendampingan dan evaluasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program uji coba migrasi ke kompor listrik.