PPP Desak DPR dan Pemerintah Segera Bahas RUU Minuman Beralkohol

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Minuman Beralkohol atau Minuman Keras. REUTERS/Muhammad Hamed

    Ilustrasi Minuman Beralkohol atau Minuman Keras. REUTERS/Muhammad Hamed

    TEMPO.CO, JakartaSekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan salah satu rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional I PPP adalah partainya mendesak DPR dan Pemerintah segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol). Keberadaan beleid itu dianggap sangat urgen.

    "Mengingat urgensi dan signifikansi UU tersebut, PPP mendorong DPR dan pemerintah dapat mempercepat pembahasan RUU Minol," kata Arwani kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu, 13 Maret 2021.

    Karena itu, dia berharap RUU Minuman Beralkohol tersebut dapat disahkan menjadi UU pada 2021.

    Menurut dia, PPP mengapresiasi RUU tersebut masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang telah diambil keputusan di Tingkat I, yaitu Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

    "PPP mengapresiasi masuknya RUU Minol dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021. RUU ini merupakan RUU inisiatif Fraksi PPP DPR sejak tahun 2009," ujar Arwani.

    Menurut dia, keberadaan UU larangan minuman beralkohol diharapkan dapat menciptakan ketertiban, mengurangi dampak buruk bagi kesehatan, sosial serta ancaman jiwa.

    Sebelumnya, DPP PPP menggelar Rapimnas I di Hotel Pullman secara fisik dan virtual pada Jumat-Sabtu (12-13 Maret 2021).

    Rapimnas tersebut sebagai tindak lanjut atas terbitnya SK Menkumham tentang kepengurusan DPP PPP periode 2020-2025 dan langkah konsolidasi internal menuju Pemilu 2024.

    Rapimnas yang berlangsung dua hari tersebut, menghasilkan lima rekomendasi, salah satunya terkait RUU Minuman Beralkohol.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman Ibadah Sholat Ramadan Saat Covid-19

    Pemerintah DKI Jakarta telah mengizinkan masjid ataupun mushola menggelar ibadah sholat dalam pandemi.