Kasus Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte Divonis 4 Tahun Penjara

Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 15 Februari 2021. ANTARA/Desca Lidya Natalia

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal atau Irjen Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara dalam kasus suap red notice Djoko Tjandra. Selain itu, Napoleon juga dijatuhi denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana oleh karenanya 4 tahun penjara," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021.

Hakim menyatakan Napoleon terbukti menerima Sin$ 200 ribu dan US$ 370 ribu dari Djoko Tjandra. Uang itu diberikan agar Napoleon membantu menghapus Djoko Tjandra dari status daftar pencarian orang sistem Imigrasi.

Penghapusan itu membuat Djoko Tjandra, selaku buronan kasus korupsi cessie Bank Bali bisa masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan praperadilan.

Hukuman yang dijatuhkan hakim lebih berat dari tuntutan jaksa, yaitu 3 tahun penjara. Atas vonis tersebut, Irjen Napoleon menyatakan mengajukan banding. "Saya lebih baik mati daripada martabat saya dilecehkan. Saya menolak putusan hakim dan mengajukan banding," kata dia dalam sidang. Sementara jaksa mengatakan pikir-pikir.

Baca juga: Hakim Tolak Eksepsi Irjen Napoleon






Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta Kembali Beroperasi, 12 Konter Pemeriksaan Imigrasi Telah Siap

1 hari lalu

Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta Kembali Beroperasi, 12 Konter Pemeriksaan Imigrasi Telah Siap

Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta yang melayani penerbangan internasional kembali beroperasi. Imigrasi siapkan 12 konter pemeriksaan.


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

1 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

2 hari lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

5 hari lalu

Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

Terpidana kasus mafia tanah di Medan, Handoko Lie menyerahkan diri ke Kejagung setelah buron 6 tahun. kasus apa yang menjerat koruptor Rp 187 M ini?


Kalangan Pengusaha Senang Ditjen Imigrasi Pangkas Proses ITAS dan KITAS

7 hari lalu

Kalangan Pengusaha Senang Ditjen Imigrasi Pangkas Proses ITAS dan KITAS

Kalangan pelaku usaha jasa pengurusan izin tinggal sementara (ITAS) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi Warga Negera Asing mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Imigrasi memangkas lebih pendek jalur birokrasi


Tentang Cekal, Dua Tindakan yang Tidak Dapat Dilakukan Bersamaan terhadap Satu Orang

9 hari lalu

Tentang Cekal, Dua Tindakan yang Tidak Dapat Dilakukan Bersamaan terhadap Satu Orang

Cekal, cegah tangkal merujuk pada istilah dalam bahasa Belanda, yakni blokkering yang berarti penutupan dan signalering yang berarti mengamati.


Imigrasi Kupang Periksa Dokumen Penumpang Kapal Pesiar Asal Perancis

10 hari lalu

Imigrasi Kupang Periksa Dokumen Penumpang Kapal Pesiar Asal Perancis

Kapal pesiar berbendera Prancis itu sedang menuju Pink Beach, Labuan Bajo, Manggarai Barat.


Mengapa Orang Bisa Kena Cekal atau Pencegahan ke Luar Negeri?

19 hari lalu

Mengapa Orang Bisa Kena Cekal atau Pencegahan ke Luar Negeri?

Cekal atau pencegahan dalam keimigrasian larangan bersifat sementara terhadap orang tertentu keluar negeri, karena alasan tertentu


Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

19 hari lalu

Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

PPATK memblokir rekening Gubernur Papua Lukas Enembe. Uang sebesar Rp 61 miliar disebut berasal dari Dana Otsus Papua dan setoran sejumlah bupati.


Pengacara Lukas Enembe Sebut Kliennya Kantongi Izin ke Luar Negeri Untuk Berobat

19 hari lalu

Pengacara Lukas Enembe Sebut Kliennya Kantongi Izin ke Luar Negeri Untuk Berobat

Lukas Enembe disebut mengantongi izin berobat ke luar negeri sebelum keluarnya permohnan cekal dari KPK.