Nazaruddin Disebut Bagikan Duit di KLB Demokrat, Peserta: Dosakah?

Mantan Narapidana proyek wisma atlet Hambalang, M Nazaruddin. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan, membantah adanya janji pemberian uang Rp 100 juta kepada peserta Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di sisi lain, ia mengakui adanya pembagian uang namun hanya untuk pengganti biaya transportasi peserta.

Menurut dia, tudingan itu merupakan cerita yang dijadikan opini. Padahal, kata dia, tidak ada pemberian uang Rp 100 juta. "Hanya mengembalikan uang jalan, akomodasi," kata Hencky ketika dihubungi, Selasa, 9 Maret 2021.

Hencky mengatakan pengembalian uang jalan itu dihitung berdasarkan jauh-dekatnya kota asal peserta kongres luar biasa. Menurut dia, angka Rp 5 juta sudah cukup jika peserta datang dari kota sekitar Deli Serdang.

"Jadi enggak usahlah diputar-putar jadi Rp 100 juta. Enggak ada Rp 100 juta dari mana, duitnya dari mana," kata dia.

Hencky menganggap enteng isu bahwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin membagi-bagikan uang kepada peserta. Ia menilai Nazaruddin membagi-bagikan uang dengan ketulusan.

"Dia memberikan dengan ketulusan supaya tidak terjadi ribut-ribut, salahkah itu? Dosakah itu?" ujar dia.

Informasi ihwal janji uang Rp 100 juta itu sebelumnya disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan memutarkan video pengakuan Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kotamobagu Gerald Piter Runtuthomas.

Gerald mengatakan peserta KLB yang memutuskan menunjuk Moeldoko menjadi ketua umum sempat ribut sebab uang yang diterima peserta tidak sesuai yang dijanjikan. Gerald mengatakan peserta kongres luar biasa mulanya dijanjikan mendapat uang Rp 100 juta yang diberikan bertahap.

Pada saat tiba di lokasi, peserta dijanjikan mendapat Rp 25 juta, dan sisanya setelah KLB Demokrat selesai. "Tapi nyatanya kita cuma dapat uang Rp 5 juta," ujar Gerald.

Baca juga: Kiprah Nazaruddin: Mantan Bendahara Demokrat yang Dituduh Hendak Dongkel AHY 

BUDIARTI UTAMI PUTRI | FRISKI RIANA






Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

8 jam lalu

Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

Said Abdullah mengungkapkan bahwa Puan Maharani tetap akan berkunjung ke Partai Demokrat terlepas dari kritikan yang sering dilontarkan.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

17 jam lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

18 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

18 jam lalu

AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

AHY mengatakan telah bertemu dengan Lukas Enembe kemarin. Dia mengungkapkan kader Partai Demokrat itu telah terkena 4 kali serangan stroke.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

19 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

20 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

20 jam lalu

Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

Moeldoko mendukung langkah Panglima TNi Jenderal Andika Perkasa yang mengubah batas minimal tinggi tubuh calon taruna dan taruni Akmil.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

20 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

20 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


Apresiasi Kinerja Polri di Kasus Ferdy Sambo, Moeldoko: Kita Tunggu Proses Hukumnya

21 jam lalu

Apresiasi Kinerja Polri di Kasus Ferdy Sambo, Moeldoko: Kita Tunggu Proses Hukumnya

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai Polri sudah menjalankan perintah Presiden Jokowi dalam penanganan kasus Ferdy Sambo.