Kiprah Nazaruddin: Mantan Bendahara Demokrat yang Dituduh Hendak Dongkel AHY

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Narapidana proyek wisma atlet Hambalang, M Nazaruddin. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Mantan Narapidana proyek wisma atlet Hambalang, M Nazaruddin. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin disebut-sebut menjadi salah satu aktor rencana untuk mendongkel Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi Ketua Umum. Pengurus Partai Demokrat menuduh Nazaruddin membantu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk mengambil alih partai.

    Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik menyebut Nazaruddin dan Moeldoko sama-sama berada di Hotel Aston, Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan pada 27 Januari 2021. Mereka menemui sejumlah ketua DPC Partai Demokrat yang sebelumnya diundang oleh kader Demokrat Jhoni Allen Marbun.

    "Yang mengundang JAM, tapi di sana ada Nazar dan Moeldoko," kata Rachland kepada Tempo, Rabu, 3 Februari 2021.

    Nazaruddin menjabat Bendahara Umum Partai Demokrat pada tahun 2010-2011. Ia juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari daerah pemilihan Jawa Timur V. Di DPR, pria kelahiran Simalungun, Sumatera Utara pada 26 Agustus 1978 ini duduk di Komisi III yang membidangi hukum dan HAM.

    ADVERTISEMENT

    Nazaruddin dipecat partai pada 2011 setelah terseret dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang, Palembang, Sumatera Selatan. Pada 2012, Nazaruddin divonis tujuh tahun penjara untuk perkara korupsi Wisma Atlet ini.

    Kemudian pada 2016, ia kembali dijatuhi hukuman enam tahun penjara untuk kasus pencucian uang. Maka total hukuman yang dijalaninya ialah 13 tahun penjara sejak 2012. Meski seharusnya baru bebas pada 2025, Nazaruddin telah keluar dari tahanan pada 14 Agustus 2020.

    Baca: Istana Enggan Menjawab Surat AHY, Pratikno: Itu Perihal Dinamika Internal Partai

    Bebasnya Nazaruddin sempat menjadi polemik. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyatakan Nazaruddin mendapatkan remisi karena berstatus justice collaborator. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tak pernah menyematkan status justice collaborator itu kepada Nazaruddin.

    Dalam kesaksian salah satu pengurus daerah Demokrat, Nazaruddin hadir di Hotel Aston Rasuna. Dia membeberkan rencana kongres luar biasa untuk merebut kursi ketua umum dari AHY.

    Nazaruddin mengklaim sudah didukung 260 DPD dan DPC Demokrat yang mayoritas dari Pulau Jawa, tetapi masih membutuhkan 100 dukungan lagi. KLB itu disebut-sebut akan mengangkat Moeldoko menjadi ketua umum.

    Nazaruddin, menurut pengakuan pelapor, menyatakan Moeldoko akan mampu mengerek popularitas dan elektabilitas Demokrat menjadi partai dengan peringkat suara kedua terbanyak di parlemen. Sedangkan Jhoni mengatakan kepemimpinan AHY perlu diganti karena tak memperhatikan pengurus di daerah.

    Rachland mengatakan, peserta pertemuan itu banyak yang tak tahu atau mengenal Nazaruddin. Ada yang mengetahui nama tetapi tak mengenal muka. Ada juga peserta yang mengambil foto Nazaruddin untuk bisa dikonfirmasi kepada DPP. Menurut Rachland, peserta pertemuan antipati begitu mengetahui rencana KLB yang dibeberkan Nazaruddin itu.

    "Bagi mereka, Nazaruddin itu yang merusak partai ini," kata Rachland.

    Jhoni Allen Marbun dan Nazaruddin belum merespons upaya konfirmasi. Soal keterlibatan Nazaruddin, Tempo telah mengirimkan upaya konfirmasi lewat pesan pendek ke adik Nazaruddin, Muhammad Nasir yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Demokrat namun tidak direspon.

    Adapun Moeldoko mengaku beberapa kali bertemu dengan orang-orang yang mengeluhkan kondisi internal Demokrat. Namun ia tak menjawab tegas saat ditanya apakah orang-orang yang menemuinya itu Jhoni Allen dan Nazaruddin. "Saya tidak peduli itu siapa, wong saya tuh hanya dateng aja ngobrol," kata Moeldoko dalam konferensi pers di rumahnya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Februari 2021.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.