KPU dan Kemenkes Teken Kerja Sama Penggunaan Data Pemilu untuk Vaksinasi

Reporter

Komisioner KPU Ilham Saputra (kanan) bersama Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo (ketiga kanan) berdialog Ketua KPU Kabupaten Sigi Nuzul Lapali (kedua kiri) saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1, Dusun I, Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Sigi, Sulawesi Tengah, Ahad, 18 Agustus 2019. PSU ini dipantau langsung KPU dan Bawaslu. ANTARA/Basri Marzuki

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menandatangani perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) pemanfaatan data pemilih pada pemilu untuk pendataan sasaran pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19.

Pelaksana Tugas Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan KPU dan Kemenkes sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Hal itu berlandaskan iktikat baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan warga negara dari COVID-19 serta saling percaya dan menjaga keamanan serta kerahasiaan data yang diperoleh dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kerja sama tersebut diwujudkan dalam dukungan terkait upaya penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya penanggulangan pandemi COVID-19," kata dia.

Baca: Jokowi: PPKM Mikro dan Vaksinasi Harus Tetap Diiringi Protokol 3M

Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh para pihak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terutama dalam pemanfaatan data pemilih sebagai salah satu dasar pendataan sasaran pelaksanaan vaksinasi.

Selain melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama, KPU juga menyerahkan akses data pemilih untuk mendukung program nasional vaksinasi COVID-19 dari KPU kepada Kementerian Kesehatan.

Data pemilih yang dimaksud adalah data yang berisi pemilih berusia paling rendah 18 tahun yang disediakan oleh KPU berdasarkan daftar pemilih pada pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota terakhir yang telah dimutakhirkan.

Dalam melaksanakan kerja sama, Kemenkes bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19, menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan vaksinasi.

Berikutnya, berperan aktif dalam menyampaikan kebijakan maupun informasi yang dibutuhkan terkait pemanfaatan data pemilih, dan memberikan jaminan kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data pemilih serta tidak dilakukannya penyimpanan dan atau diberikannya data pemilih kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari KPU.

Sedangkan KPU bertanggung jawab memberikan atau menyediakan data pemilih sebagai salah satu dasar pendataan sasaran vaksinasi COVID-19, memberikan dukungan data pemilih sesuai dengan proses pemutakhiran berjalan dan kebijakan maupun informasi kebutuhan yang disampaikan oleh Kemenkes. Kemudian, memberikan dukungan update data sesuai dengan kebijakan maupun informasi kebutuhan yang disampaikan Kemenkes.






Kasus Covid-19 Hari Ini Tambah .1411 Orang, Terbanyak dari Jakarta

18 jam lalu

Kasus Covid-19 Hari Ini Tambah .1411 Orang, Terbanyak dari Jakarta

Kasus Covid-19 di Indonesia bertambah 1.411 pada hari ini. Kasus terbanyak disumbang oleh DKI Jakarta yaitu 580 orang.


Kementerian Kesehatan Tetapkan 3 Lab UI Jadi Pusat Riset Vaksin

1 hari lalu

Kementerian Kesehatan Tetapkan 3 Lab UI Jadi Pusat Riset Vaksin

Kementerian Kesehatan meluncurkan laboratorium jejaring OIC CoE untuk mendukung tercapainya tujuan kemandirian produksi vaksin.


Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar, Direktur RSUP Surakarta: 60 Persen Sudah Penuhi 12 Kriteria

5 hari lalu

Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar, Direktur RSUP Surakarta: 60 Persen Sudah Penuhi 12 Kriteria

RSUP Surakarta menjadi salah satu rumah sakit yang menerapkan uji coba kelas rawat inap standar untuk pasien dengan hak kelas 2 dan kelas 3.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

5 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Skema Pembayaran Baru Siap Diujicobakan di 40 Serang

6 hari lalu

Skema Pembayaran Baru Siap Diujicobakan di 40 Serang

BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI siap mengujicobakan sistem pembayaran dengan skema Belanja Kesehatan Strategis Kesehatan Ibu dan Anak (BKS KIA) di 40 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) wilayah Kabupaten/Kota Serang.


Pentingnya Vaksinasi Covid-19 di tengah Peluang Endemi

7 hari lalu

Pentingnya Vaksinasi Covid-19 di tengah Peluang Endemi

Salah satu dari enam rekomendasi WHO untuk menuju endemi di dunia adalah cakupan vaksinasi Covid-19 100 persen, khususnya pada lansia dan nakes.


Siapa Saja yang Wajib Diberikan Vaksin Hepatitis A dan B?

7 hari lalu

Siapa Saja yang Wajib Diberikan Vaksin Hepatitis A dan B?

Vaksinasi adalah cara yang tepat untuk mencegah penyebaran hepatitis. Berikut beberapa orang yang wajib menerima vaksin hepatitis A dan hepatitis B.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

8 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

9 hari lalu

Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

Dirjen WHO menyatakan sudah ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir.


Kapan Kita Boleh Lepas Masker?

10 hari lalu

Kapan Kita Boleh Lepas Masker?

Pakar menyebut kemungkinan orang dapat melepas masker di ruang terbuka, termasuk persentase vaksinasi booster bila sudah tinggi.