KPU dan Kemenkes Teken Kerja Sama Penggunaan Data Pemilu untuk Vaksinasi

Reporter

Komisioner KPU Ilham Saputra (kanan) bersama Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo (ketiga kanan) berdialog Ketua KPU Kabupaten Sigi Nuzul Lapali (kedua kiri) saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1, Dusun I, Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Sigi, Sulawesi Tengah, Ahad, 18 Agustus 2019. PSU ini dipantau langsung KPU dan Bawaslu. ANTARA/Basri Marzuki

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menandatangani perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) pemanfaatan data pemilih pada pemilu untuk pendataan sasaran pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19.

Pelaksana Tugas Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan KPU dan Kemenkes sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Hal itu berlandaskan iktikat baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan warga negara dari COVID-19 serta saling percaya dan menjaga keamanan serta kerahasiaan data yang diperoleh dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kerja sama tersebut diwujudkan dalam dukungan terkait upaya penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya penanggulangan pandemi COVID-19," kata dia.

Baca: Jokowi: PPKM Mikro dan Vaksinasi Harus Tetap Diiringi Protokol 3M

Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh para pihak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terutama dalam pemanfaatan data pemilih sebagai salah satu dasar pendataan sasaran pelaksanaan vaksinasi.

Selain melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama, KPU juga menyerahkan akses data pemilih untuk mendukung program nasional vaksinasi COVID-19 dari KPU kepada Kementerian Kesehatan.

Data pemilih yang dimaksud adalah data yang berisi pemilih berusia paling rendah 18 tahun yang disediakan oleh KPU berdasarkan daftar pemilih pada pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota terakhir yang telah dimutakhirkan.

Dalam melaksanakan kerja sama, Kemenkes bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19, menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan vaksinasi.

Berikutnya, berperan aktif dalam menyampaikan kebijakan maupun informasi yang dibutuhkan terkait pemanfaatan data pemilih, dan memberikan jaminan kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data pemilih serta tidak dilakukannya penyimpanan dan atau diberikannya data pemilih kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari KPU.

Sedangkan KPU bertanggung jawab memberikan atau menyediakan data pemilih sebagai salah satu dasar pendataan sasaran vaksinasi COVID-19, memberikan dukungan data pemilih sesuai dengan proses pemutakhiran berjalan dan kebijakan maupun informasi kebutuhan yang disampaikan oleh Kemenkes. Kemudian, memberikan dukungan update data sesuai dengan kebijakan maupun informasi kebutuhan yang disampaikan Kemenkes.






Begini Cara Mendapatkan Vaksin Booster Kedua, Tanpa tiket di PeduliLindungi

5 jam lalu

Begini Cara Mendapatkan Vaksin Booster Kedua, Tanpa tiket di PeduliLindungi

masyarakat umum sudah bisa mendapatkan vaksin booster kedua. Bagaimana cara mendapatkannya?


Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

1 hari lalu

Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Lumajang, Suharyo AP merasa bisa bergerak di semua lini sosial kemasyarakatan ketika bersilaturahmi.


Capaian Vaksin Booster Kedua di Tangerang Selatan Baru 1,47 %, Mestinya 70 %

1 hari lalu

Capaian Vaksin Booster Kedua di Tangerang Selatan Baru 1,47 %, Mestinya 70 %

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyatakan capaian vaksinasi Covid 19 dosis vaksin booster kedua baru mencapai 1,47 persen.


KPU Tangsel Lantik 162 PPS untuk Pemilu 2024, Tugas Pertama Verifikasi Faktual Bakal Calon DPD RI

2 hari lalu

KPU Tangsel Lantik 162 PPS untuk Pemilu 2024, Tugas Pertama Verifikasi Faktual Bakal Calon DPD RI

KPU bersama PPS akan mengawal verifikasi faktual calon perseorangan DPD RI dari Kota Tangerang Selatan.


Dokter Sebut Perlunya Edukasi dan Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Booster Kedua

2 hari lalu

Dokter Sebut Perlunya Edukasi dan Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Booster Kedua

Dokter paru mengatakan vaksinasi Covid-19 booster kedua bermanfaat untuk memberikan perlindungan dari risiko gejala berat dan risiko rawat inap.


Pakar Kesehatan Ingatkan Manfaat Vaksinasi Booster Kedua

2 hari lalu

Pakar Kesehatan Ingatkan Manfaat Vaksinasi Booster Kedua

Vaksinasi booster kedua sangat bermanfaat untuk melindungi dari risiko terkena COVID-19 sehingga masyarakat perlu segera melengkapi vaksinasi.


Lantik 189 PPS, KPU Depok Minta Kedepankan Profesionalitas dan Integritas

2 hari lalu

Lantik 189 PPS, KPU Depok Minta Kedepankan Profesionalitas dan Integritas

Usai dilantik PPS Kota Depok diminta segera tancap gas bekerja sesuai tahapan, berkoordinasi dengan stakeholder di kelurahan setempat.


DKI Sediakan 60 Ribu Dosis Vaksin Covid Per Hari di 300 Lokasi untuk Vaksinasi Booster Kedua

2 hari lalu

DKI Sediakan 60 Ribu Dosis Vaksin Covid Per Hari di 300 Lokasi untuk Vaksinasi Booster Kedua

DKI Jakarta menyediakan total sekitar 60 ribu dosis vaksin COVID-19 per hari di 300 lokasi untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi dosis keempat.


Pesan Kemenko PMK: Segera Vaksinasi Covid-19 Booster Kedua

3 hari lalu

Pesan Kemenko PMK: Segera Vaksinasi Covid-19 Booster Kedua

Kemenko PMK meminta masyarakat segera vaksinasi COVID-19 booster kedua demi memberikan proteksi maksimal dari risiko penularan COVID-19.


Mengenal Badan Ad Hoc KPU dalam Pemilu 2024: PPK, PPS dan Pantarlih

3 hari lalu

Mengenal Badan Ad Hoc KPU dalam Pemilu 2024: PPK, PPS dan Pantarlih

Pemilu 2024 nanti, KPU dibantu oleh beberapa badan ad hoc: PPK, PPS dan Pantarlih, ini tugas badan-badan penyelenggara pemilu ini.