Terpopuler Nasional: Pencabutan Lampiran Investasi Miras dan Desakan AHY Mundur

Reporter

Presiden Indonesia, Joko Widodo saat menghadiri peresmian Bendungan Napun Gete, Kabupaten Sikka, NTT, 23 Februari 2021. Foto/youtube.com

TEMPO.CO, Jakarta - Dua berita menjadi perhatian publik pada Selasa, 2 Maret 2021. Berita pertama membahas tentang Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan mencabut lampiran Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan minuman keras atau miras.

Adapun berita kedua membahas desakan dari Barisan Massa Demokrat agar mendesak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mundur dari jabatan ketua umum partai.

1. Jokowi Cabut Lampiran Perpres tentang Investasi Miras

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan mencabut lampiran Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan minuman keras.

"Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Jokowi di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 2 Maret 2021.

Baca: MUI Puji Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras

Perpres ini telah memancing banyak penolakan di tengah masyarakat. Jokowi pun mengatakan keputusan ini ia ambil setelah menerima masukan dari ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya.

"Serta tokoh-tokoh agama yang lain, juga masukan-masukan dari provinsi daerah," kata Jokowi.

2. Daftar Kegagalan AHY menurut Organisasi Sayap Demokrat

Organisasi sayap Partai Demokrat, Barisan Massa Demokrat, mendesak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mundur dari jabatan ketua umum partai.

"Kami Barisan Massa Demokrat menyatakan meminta AHY mundur dari jabatan ketua umum," kata Ketua Umum DPP Barisan Massa Demokrat Supandi R. Sugondo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021.

Supandi menyampaikan sejumlah kegagalan AHY dalam memimpin Partai Demokrat, sehingga muncul desakan agar ia mundur.

Pertama, dalam Pilkada DKI 2017, AHY yang diusung sebagai calon gubernur kalah dalam putaran pertama. Setelah kalah, AHY diangkat menjadi komandan tugas utama atau Kogasma Partai Demokrat.

Jabatan tersebut, kata Supandi, berfungsi untuk memenangkan Pemilu 2019. "Namun, hasilnya bukannya perolehan suara Partai Demokrat naik atau bertambah, tetapi malah menurun menjadi 7,7 persen," katanya.

Menurut Supandi, hal tersebut menunjukkan bahwa partai yang dikelola dengan manajemen keluarga tidak dapat membuktikan, membesarkan, dan memenangkan Partai Demokrat.

Apalagi, kata Supandi, AHY dipilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada 2020 secara aklamasi yang dipaksakan. Alasannya, ia menyebutkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART partai baru dibuat setelah kongres.

Selain itu, setahun AHY menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, Supandi menilai, putra sulung Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bersikap otoriter. "Dengan sangat mudahnya memecat anggota dan tidak mampu menangani persoalan internal partai," ujarnya.

Sehingga dua berita tentang aturan miras dan Demokrat masih menjadi berita yang banyak dibaca pembaca Tempo.






Jokowi Senang Gubernur Bali Wajibkan Pakaian Adat Setiap Selasa dan Kamis

14 menit lalu

Jokowi Senang Gubernur Bali Wajibkan Pakaian Adat Setiap Selasa dan Kamis

Presiden Jokowi sebut Pergub Bali soal penggunaan pakaian daerah setiap Selasa dan Kamis mendukung industri tenun.


Jokowi Tak Mau Komentari Pertemuan NasDem dan Golkar: Itu Urusan Partai

18 menit lalu

Jokowi Tak Mau Komentari Pertemuan NasDem dan Golkar: Itu Urusan Partai

Jokowi menyatakan tak mau ikut campur soal pertemuan Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto kemarin.


Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

1 jam lalu

Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

Partai buruh menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran untuk menolak Perpu Cipta Kerja.


Anies Baswedan Temui AHY di Kantor Demokrat, NasDem dan PKS Turut Hadir

1 jam lalu

Anies Baswedan Temui AHY di Kantor Demokrat, NasDem dan PKS Turut Hadir

Anies Baswedan menyambangi Ketua Umum Partai Demokrat AHY hari ini. Hadir pula perwakilan NasDem dan PKS.


Kirim Jenderal ke Myanmar, Jokowi: Untuk Bicara dengan Junta

2 jam lalu

Kirim Jenderal ke Myanmar, Jokowi: Untuk Bicara dengan Junta

Jokowi berharap bisa menunjukkan kepada junta Myanmar, tentang bagaimana Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi


Buwas Soal Mafia Beras: Percuma Ditangkap Jika Tidak Selesai Persoalannya

2 jam lalu

Buwas Soal Mafia Beras: Percuma Ditangkap Jika Tidak Selesai Persoalannya

Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan percuma mafia beras ditangkap, jika persoalannya utamanya tidak kunjung diselesaikan.


Surya Paloh Beri Kode Kunjungan ke PDIP, Wasekjen: Kami Welcome

2 jam lalu

Surya Paloh Beri Kode Kunjungan ke PDIP, Wasekjen: Kami Welcome

PDIP menyatakan siap menerima kunjungan Surya Paloh, namun menyatakan agenda Megawati Soekarnoputri masih sangat padat.


Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Gara-gara Event F1 Powerboat: Lebih Bagus di Mandalika

3 jam lalu

Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Gara-gara Event F1 Powerboat: Lebih Bagus di Mandalika

Menteri Luhut bercerita sempat ditegur Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga kali karena event F1 Powerboat World Championship (F1 H2O).


Jokowi Tak Jadi Reshuffle Rabu Pon, Begini Cara Menghitung Weton Menurut Penanggalan Jawa

4 jam lalu

Jokowi Tak Jadi Reshuffle Rabu Pon, Begini Cara Menghitung Weton Menurut Penanggalan Jawa

Jokowi sering menggunakan pertimbangan hari pasaran Jawa atau weton untuk menentukan kapan keputusan politik akan diambil.


Muhaimin Iskandar Ungkap Alasannya Mengusulkan Jabatan Gubernur Dihapus

4 jam lalu

Muhaimin Iskandar Ungkap Alasannya Mengusulkan Jabatan Gubernur Dihapus

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebut seorang gubernur memiliki fungsi pengawasan seperti menteri dan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.