KPK: Kami Masih Berusaha Mencari Harun Masiku

Pada a wal tahun 2020, publik dihebohkan dengan kasus dugaan suap calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Harun Masiku. Harun Masiku diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan untuk menjadi anggota DPR. Facebook.com

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan lembaganya masih berusaha mencari Harun Masiku. “Kami tetap berusaha cari yang bersangkutan,” kata Alex di kantornya, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021.

Alex mengatakan KPK telah membentuk dua satuan tugas khusus untuk mencari Harun dan beberapa buronan lainnya. Dia mengatakan KPK juga sudah meminta bantuan polisi. Dia meminta agar masyarakat yang tahu keberadaan para buronan untuk melapor ke KPK.

“Kami enggak akan berhenti untuk mencari pihak yang mangkir dipanggil KPK, baik itu saksi atau tersangka KPK,” kata dia.

Alex meyakini mantan Caleg PDIP itu masih di dalam negeri. Dia mengatakan KPK telah menerbitkan surat cegah agar Harun tak bisa kabur ke luar negeri. Dia mengatakan bila sistem Imigrasi berjalan baik, maka Harun tak akan bisa kabur ke luar negeri. Namun, kata dia, akan sulit bila Harun berusaha ke luar negeri lewat jalur tak resmi.

“Kalau sistemnya berjalan dengan baik, dengan surat cegah itu kan pintu-pintu keluar resmi udah kami tutup, kecuali kemudian lewat pintu yang tidak resmi,” kata dia.

Harun Masiku telah menjadi buronan KPK selama setahun. KPK menetapkannya menjadi tersangka pemberi suap kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan sejak 9 Januari 2020. Harun resmi masuk Daftar Pencarian Orang pada 20 Januari 2020. 

Baca juga: KPK Evaluasi Tim Pemburu Harun Masiku






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

3 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

5 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

6 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

9 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

Menkopolhukam Mahfud Md menanggapi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun lagi dari 38 menjadi 34. Merasa risau, tapi...


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

11 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Partai Demokrat: Kami Tak Terkejut

1 hari lalu

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Partai Demokrat: Kami Tak Terkejut

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengatakan tidak terkejut dengan melorotnya nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Apa Itu Indeks Persepsi Korupsi?

1 hari lalu

Apa Itu Indeks Persepsi Korupsi?

Setiap tahun Transparency International merilis laporan indeks persepsi korupsi (IPK). Lalu, apa itu indeks persepsi korupsi?


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

2 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.