Ditolak Epidemiolog, Kemenkes Pastikan Program Vaksinasi Mandiri Lanjut Terus

Reporter

Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi memastikan program vaksinasi gotong royong alias vaksinasi mandiri akan terus berjalan. Kendati, banyak penolakan dari sejumlah epidemiolog. "Kan sudah ada Permenkes-nya," tutur Nadia, Senin, 1 Maret 2021.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 yang terbit pada 24 Februari lalu, pemerintah resmi membolehkan vaksinasi mandiri. Disebutkan dalam aturan anyar tersebut, vaksinasi gotong royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.

Untuk itu, menurut Nadia, program ini tidak akan menimbulkan ketimpangan seperti yang dikhawatirkan sejumlah epidemiolog. Program ini, lanjut dia, justru mempercepat pelaksanaan vaksinasi agar herd immunity segera tercapai guna memutus mata rantai penularan Covid-19.

Pihak-pihak yang menolak, ujar dia, hanya karena berbeda sudut pandang saja. "Mungkin ada perbedaanya cara melihat saja. Kan ini (dilakukan) perusahaan dan di dalam perusahaan itu yang divaksin juga kan karyawan atau buruhnya," ujar dia.

Baca: Kemenkes Jamin Tak Ada Kebocoran Vaksinasi Gotong Royong

Sebelumnya, Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono dkk menggalang petisi menolak program vaksinasi mandiri Covid-19. Dalam petisinya, Pandu meminta Presiden Jokowi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri BUMN Erick Thohir membatalkan program vaksinasi mandiri. 

"Rencana pemerintah untuk memperbolehkan vaksinasi mandiri akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi dan justru dapat memperpanjang pandemi," tulis Pandu Riono, Irma Hidayana, dan Sulfikar Amir atas nama Koalisi Vaksin untuk Semua lewat change.org.

Koalisi menyebut, program vaksinasi yang dilakukan pihak swasta hanya menguntungkan dan mengutamakan masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas di perkotaan saja. 

Dengan suplai yang masih sangat terbatas, masyarakat yang berada di daerah dan ekonomi menengah ke bawah yang justru memiliki tingkat risiko penularan yang lebih tinggi dinilai bisa tidak diprioritaskan dalam pembagian vaksin. Para tenaga kesehatan di daerah bahkan juga cemas, apakah mereka akan kebagian vaksin sesuai prioritas.

Walaupun Indonesia disebut sudah mengamankan ratusan juta dosis vaksin, tulis Pandu, distribusinya ke daerah masih jadi masalah.

"Pemerintah dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) berdalih skema vaksin mandiri akan membantu pemerintah mempercepat pencapaian kekebalan kelompok di Indonesia. Ini tidak bisa dibenarkan, karena vaksinasi mandiri justru menjadikan akses pada vaksinasi berdasarkan kemampuan ekonomi dan afiliasi dengan korporasi swasta," demikian isi petisi itu.

Jika memang hendak mengajak kerja sama pihak swasta dalam program vaksinasi, tulis Pandu, sebaiknya pihak swasta diajak untuk melakukan distribusi vaksin Covid-19, bukan untuk melakukan vaksinasi mandiri. Dengan demikian, semua rakyat mendapatkan haknya untuk divaksinasi sesuai prioritas yang sudah ditetapkan.

DEWI NURITA






Mulai 1 Oktober, Wisatawan ke Thailand Tak Perlu Tunjukkan Bukti Vaksin dan Tes Covid-19

1 hari lalu

Mulai 1 Oktober, Wisatawan ke Thailand Tak Perlu Tunjukkan Bukti Vaksin dan Tes Covid-19

Sejak pandemi, Thailand secara bertahap membuka kembali pariwisata internasional mulai Juli 2021 dengan program khusus.


Kementerian Kesehatan Tetapkan 3 Lab UI Jadi Pusat Riset Vaksin

4 hari lalu

Kementerian Kesehatan Tetapkan 3 Lab UI Jadi Pusat Riset Vaksin

Kementerian Kesehatan meluncurkan laboratorium jejaring OIC CoE untuk mendukung tercapainya tujuan kemandirian produksi vaksin.


Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar, Direktur RSUP Surakarta: 60 Persen Sudah Penuhi 12 Kriteria

8 hari lalu

Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar, Direktur RSUP Surakarta: 60 Persen Sudah Penuhi 12 Kriteria

RSUP Surakarta menjadi salah satu rumah sakit yang menerapkan uji coba kelas rawat inap standar untuk pasien dengan hak kelas 2 dan kelas 3.


Skema Pembayaran Baru Siap Diujicobakan di 40 Serang

10 hari lalu

Skema Pembayaran Baru Siap Diujicobakan di 40 Serang

BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI siap mengujicobakan sistem pembayaran dengan skema Belanja Kesehatan Strategis Kesehatan Ibu dan Anak (BKS KIA) di 40 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) wilayah Kabupaten/Kota Serang.


Pentingnya Vaksinasi Covid-19 di tengah Peluang Endemi

10 hari lalu

Pentingnya Vaksinasi Covid-19 di tengah Peluang Endemi

Salah satu dari enam rekomendasi WHO untuk menuju endemi di dunia adalah cakupan vaksinasi Covid-19 100 persen, khususnya pada lansia dan nakes.


Siapa Saja yang Wajib Diberikan Vaksin Hepatitis A dan B?

10 hari lalu

Siapa Saja yang Wajib Diberikan Vaksin Hepatitis A dan B?

Vaksinasi adalah cara yang tepat untuk mencegah penyebaran hepatitis. Berikut beberapa orang yang wajib menerima vaksin hepatitis A dan hepatitis B.


Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

13 hari lalu

Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

Dirjen WHO menyatakan sudah ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir.


Kapan Kita Boleh Lepas Masker?

14 hari lalu

Kapan Kita Boleh Lepas Masker?

Pakar menyebut kemungkinan orang dapat melepas masker di ruang terbuka, termasuk persentase vaksinasi booster bila sudah tinggi.


Pandemi Covid-19 Belum Usai, Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan

15 hari lalu

Pandemi Covid-19 Belum Usai, Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan

Pakar epidemiologi mengimbau masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir.


PeduliLindungi Tak Dapat Diakses, Kemenkes Minta Masyarakat Gunakan Sertifikat Vaksin

15 hari lalu

PeduliLindungi Tak Dapat Diakses, Kemenkes Minta Masyarakat Gunakan Sertifikat Vaksin

Aplikasi pedulilindungi tidak dapat digunakan karena sedang dalam masa perbaikan.