Kemenkes Jamin Tak Ada Kebocoran Vaksinasi Gotong Royong

Reporter

Editor

Amirullah

Seorang anggota staf memeriksa kemasan vaksin COVID-19 di dalam Institut Produk Biologi Beijing dari China National Biotec Group (CNBG) Sinopharm, selama kunjungan di Beijing, Cina Februari 26, 2021. REUTERS/Tingshu Wang

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Kesehatan untuk Vaksinasi, Siti Nadia Tarmizi, memastikan tidak akan ada kebocoran vaksin untuk program vaksinasi pemerintah, meski vaksinasi gotong royong sudah diperbolehkan.

"Dengan ini kita bisa memastikan tidak akan ada kebocoran vaksin tersebut yang akan digunakan untuk vaksin gotong royong," kata Nadia dalam konferensi pers, Jumat, 26 Februari 2021.

Nadia mengatakan, salah satu antisipasinya adalah penggunaan jenis vaksin pada program gotong royong yang berbeda dengan pemerintah. Pada program vaksinasi pemerintah, jenis vaksin yang digunakan adalah Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan Pfizer.

Vaksinasi gotong royong, kata Nadia, akan berjalan jika sudah tersedia vaksinnya. Pengadaannya sendiri, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021, menjadi ranah Kementerian BUMN dan PT Bio Farma.

Menurut Nadia, jenis vaksin yang digunakan dalam program gotong royong juga harus menggunakan mekanisme yang sama dalam program pemerintah, yaitu mendapatkan persetujuan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA), dan bisa juga dengan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). "Dan ini harus sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan," katanya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menandatangani Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Salah satu yang diatur dalam beleid itu adalah soal program vaksin mandiri atau vaksin gotong royong.

Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.






Dokter Sarankan Lakukan Vaksinasi untuk Cegah Demam Berdarah

14 jam lalu

Dokter Sarankan Lakukan Vaksinasi untuk Cegah Demam Berdarah

Semekin banyak pasien demam berdarah yang berusia 15-44 tahun. Dokter menyarankan untuk lakukan vaksinasi demam berdarah untuk kurang risiko penyakit.


Pesan Menkes untuk Turunkan Prevalensi Stunting

2 hari lalu

Pesan Menkes untuk Turunkan Prevalensi Stunting

Menkes menyatakan pada 2023 pemerintah fokus mengejar prevalensi stunting turun ke angka 17 persen. Berikut langkah yang dilakukan.


Menkes Beri Penghargaan Kontribusi Penanganan Covid-19 kepada AMSI

3 hari lalu

Menkes Beri Penghargaan Kontribusi Penanganan Covid-19 kepada AMSI

AMSI dinilai telah memberikan kontribusi penting khususnya dalam penyebaran informasi tentang Covid-19 dan pencegahan hoaks selama pandemi.


Jokowi Cerita Kebingungannya di Awal Pandemi Covid-19 hingga Tolak Lockdown

4 hari lalu

Jokowi Cerita Kebingungannya di Awal Pandemi Covid-19 hingga Tolak Lockdown

Jokowi menyebut akibat kegagapan menangani pandemi, terjadi turbulensi ekonomi dan membuat pertumbuhan ekonomi jatuh.


Kemenkes Buka Rekrutmen Tenaga Pembantu Kesehatan Haji 1444 H, Simak Persyaratannya

5 hari lalu

Kemenkes Buka Rekrutmen Tenaga Pembantu Kesehatan Haji 1444 H, Simak Persyaratannya

Kemenkes membuka pendaftaran Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK) untuk pelaksanaan ibadah haji 1444 H/2023 M.


Begini Cara Mendapatkan Vaksin Booster Kedua, Apa Syaratnya?

6 hari lalu

Begini Cara Mendapatkan Vaksin Booster Kedua, Apa Syaratnya?

Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa pemberian vaksin booster kedua sudah bisa diperoleh masyarakat umum. Apa saja syaratnya?


Wisata Normal, Kasus Covid-19 Harian Yogyakarta Nyaris Nol

6 hari lalu

Wisata Normal, Kasus Covid-19 Harian Yogyakarta Nyaris Nol

Kasus harian yang muncul tak pernah melebihi tiga kasus dari seluruh temuan lima kabupaten/kota di DI Yogyakarta.


Jokowi Kembali Cerita Soal Kebijakan di Awal Pandemi Ekonomi RI Bisa Minus 17 Persen Kalau Lockdown

7 hari lalu

Jokowi Kembali Cerita Soal Kebijakan di Awal Pandemi Ekonomi RI Bisa Minus 17 Persen Kalau Lockdown

Untuk ketiga kalinya, Presiden Jokowi bercerita soal kebijakan yang dia ambil di awal pandemi Covid-19 dengan tidak menerapkan lockdown.


Kementerian Kesehatan Persiapkan Vaksinasi Covid-19 untuk Bayi dan Balita

7 hari lalu

Kementerian Kesehatan Persiapkan Vaksinasi Covid-19 untuk Bayi dan Balita

Kementerian Kesehatan akan melakukan upaya sosialisasi vaksinasi Covid-19 untuk balita kepada masyarakat.


Direktur Pengelolaan Imunisasi Jawab Wacana Vaksin Booster Berbayar

8 hari lalu

Direktur Pengelolaan Imunisasi Jawab Wacana Vaksin Booster Berbayar

Direktur Pengelolaan Imunisasi, Prima Yosephine Berliana, M.K.M menjawab wacana vaksin booster berbayar yang disampaikan Menteri Kesehatan.