Artidjo Alkostar Pernah Jelaskan Alasan Kenapa Sulit Hukum Mati Koruptor

Anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Artidjo Alkostar menjadi momok tersendiri bagi para koruptor. Ia kerap menjatuhkan vonis yang lebih tinggi dari pengadilan tingkat pertama. Dalam salah satu wawancara dengan Tempo pada 2013, Artidjo mengungkapkan keinginannya menghukum berat koruptor, hingga hukuman mati.

Sayangnya, kata dia, konstruksi hukum di pasal korupsi sering tidak pas. "Pasal ini dikaitkan lain dengan faktor lain di luar hukum. Misalnya bencana alam dan seorang koruptor mengulangi perbuatannya. Itu kan jarang. Dengan demikian, tidak akan tercapai hukuman mati itu, karena konstruksi hukumnya salah," katanya dalam wawancara dengan tim Majalah Tempo pada Desember 2013. 

Baca wawancara lengkap Artidjo dengan Majalah Tempo di sini

Dia mencontohkan konstruksi hukum di Cina. Di Negara Tirai Bambu tersebut, kata Artidjo, konstruksi dan batasan hukumnya jelas. Misalnya, hukuman mati bagi orang yang korupsi Rp50 miliar. "Kalau konstruksinya jelas, hukuman mati bisa dicapai," ujarnya.

Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta ini menyarankan agar konstruksi hukum terkait korupsi diamandemen. Namun, Artidjo ragu anggota legislatif mau mengamandemen. "Berani atau tidak kita mengamandemen? Pembuat undang-undang saja takut suatu saat kena, malah maunya mengamankan dirinya sendiri," ujar Artidjo.

Artidjo Alkostar tutup usia pada Ahad, 28 Februari 2021. "Jenazah akan disemayamkan dahulu di Auditorium Abdulkahar Muzakkir Universitas Islam Indonesia Yogya kemudian dimakamkan di Makam Keluarga Besar Universitas Islam Indonesia," ujar Kepala Bidang Humas UII, Ratna Permata Sari.

Baca juga: Deretan Kasus Besar dengan Vonis yang Diperberat Artidjo Alkostar






KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

10 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

12 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

13 jam lalu

Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

Presiden Jokowi siang ini memanggil sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)


Ukraina akan Ganti Menteri Pertahanan

20 jam lalu

Ukraina akan Ganti Menteri Pertahanan

Perombakan ini terjadi di saat Ukraina mengkhawatirkan serangan besar-besaran dari Rusia.


Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

Menkopolhukam Mahfud Md menanggapi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun lagi dari 38 menjadi 34. Merasa risau, tapi...


Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Partai Demokrat: Kami Tak Terkejut

2 hari lalu

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Partai Demokrat: Kami Tak Terkejut

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengatakan tidak terkejut dengan melorotnya nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Apa Itu Indeks Persepsi Korupsi?

2 hari lalu

Apa Itu Indeks Persepsi Korupsi?

Setiap tahun Transparency International merilis laporan indeks persepsi korupsi (IPK). Lalu, apa itu indeks persepsi korupsi?


Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

4 hari lalu

Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

KPK telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk merekomendasikan memperkuat pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.


Ukraina Geledah Rumah Miliarder Terpandang dalam Penumpasan Korupsi

4 hari lalu

Ukraina Geledah Rumah Miliarder Terpandang dalam Penumpasan Korupsi

Penggeledahan juga dilakukan di rumah mantan menteri dalam negeri yang juga dituduh terlibat kasus korupsi.