12 Ribu Orang Terima Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR

Suasana Rapat Paripurna ke-11 Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Januari 2021. Rapat Paripurna diikuti oleh 73 anggota DPR yang hadir secara fisik dan 310 secara virtual. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indra Iskandar mengatakan ada sekitar 12 ribu penerima vaksinasi Covid-19 di lingkungan parlemen. Jumlah ini mencakup anggota Dewan dan keluarganya, tenaga ahli, petugas pengamanan dalam, petugas kebersihan, pengemudi, hingga ASN di lingkungan DPR dan keluarganya.

"Jumlah keseluruhannya berkisar hampir dua belas ribu," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 26 Februari 2021.

Indra mengatakan vaksinasi Covid-19 di DPR berlangsung sejak Rabu lalu, 24 Februari hingga 10 Maret mendatang. Setelah penyuntikan tahap pertama, kata Indra, vaksinasi tahap kedua akan dilakukan setelah 10 Maret hingga selesai.

Baca: Anggota DPR Bilang Vaksinasi Covid-19 Keluarga Dewan Tak Harus Dipersoalkan

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura DPR. Menurut pantauan Tempo, akses ke ruang masuk gedung tersebut dijaga oleh petugas pengamanan. Dinding-dinding kaca yang ada juga ditutup dengan gorden.

Indra mengatakan penentuan waktu ini mengikuti jadwal dari Kementerian Kesehatan. Ada 200 petugas vaksinasi dengan target 1.000 hingga 1.500 penerima vaksin setiap harinya. Namun ia mengakui target ini belum tercapai lantaran banyak anggota DPR yang masih berada di daerah pemilihan untuk reses.

Untuk hari pertama, kata dia, hanya ada sekitar 500 orang yang divaksin. Angka ini meningkat di hari kedua menjadi 1.200 vaksin. Adapun jumlah penerima di hari ketiga belum dihitung lantaran masih berlangsung ketika Indra menyampaikan keterangan.

Indra mengatakan, menurut arahan pimpinan DPR, vaksinasi ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Hanya orang-orang yang berkepentingan saja yang diperbolehkan memasuki ruangan vaksinasi.

Indra juga menjelaskan alasan keluarga anggota DPR turut menerima vaksin. Menurut dia, Kementerian Kesehatan awalnya meminta data lantaran DPR termasuk dalam gelombang kedua penerima vaksin.

Kesekretariatan DPR, kata Indra, kemudian menyerahkan data termasuk daftar keluarga anggota Dewan. Data ini berasal dari basis data Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang selama ini menanggung asuransi kesehatan anggota DPR dan keluarganya.

"Saya kira tidak ada yang istimewa, dalam satu rumah itu hanya sebagian yang divaksin yang lain tidak, tentu itu pertimbangannya ada pada pemerintah dan kami hanya mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Kemenkes," ujar dia.

Anggota DPR RI periode 2019-2024 berjumlah 575 orang. Menurut Indra, jumlah keluarga anggota DPR sekitar 2.600 orang.






Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

10 jam lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


Jokowi Kembali Cerita Soal Kebijakan di Awal Pandemi Ekonomi RI Bisa Minus 17 Persen Kalau Lockdown

23 jam lalu

Jokowi Kembali Cerita Soal Kebijakan di Awal Pandemi Ekonomi RI Bisa Minus 17 Persen Kalau Lockdown

Untuk ketiga kalinya, Presiden Jokowi bercerita soal kebijakan yang dia ambil di awal pandemi Covid-19 dengan tidak menerapkan lockdown.


Kementerian Kesehatan Persiapkan Vaksinasi Covid-19 untuk Bayi dan Balita

1 hari lalu

Kementerian Kesehatan Persiapkan Vaksinasi Covid-19 untuk Bayi dan Balita

Kementerian Kesehatan akan melakukan upaya sosialisasi vaksinasi Covid-19 untuk balita kepada masyarakat.


Direktur Pengelolaan Imunisasi Jawab Wacana Vaksin Booster Berbayar

2 hari lalu

Direktur Pengelolaan Imunisasi Jawab Wacana Vaksin Booster Berbayar

Direktur Pengelolaan Imunisasi, Prima Yosephine Berliana, M.K.M menjawab wacana vaksin booster berbayar yang disampaikan Menteri Kesehatan.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

2 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

2 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

2 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Vaksin Campak dan Covid-19 Bisa Diberikan Bersamaan, Cek Syaratnya

2 hari lalu

Vaksin Campak dan Covid-19 Bisa Diberikan Bersamaan, Cek Syaratnya

Pakar kesehatan membolehkan vaksin campak diberikan bersama vaksin COVID-19, termasuk booster kedua. Ini yang perlu diperhatikan.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

3 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Cukup Istirahat usai Vaksinasi Booster Kedua untuk Kurangi Efeknya

3 hari lalu

Cukup Istirahat usai Vaksinasi Booster Kedua untuk Kurangi Efeknya

Pakar mengingatkan untuk cukup beristirahat agar efek usai vaksinasi booster kedua yang mungkin muncul tidak sampai mengganggu aktivitas.