12 Ribu Orang Terima Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR

Suasana Rapat Paripurna ke-11 Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Januari 2021. Rapat Paripurna diikuti oleh 73 anggota DPR yang hadir secara fisik dan 310 secara virtual. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indra Iskandar mengatakan ada sekitar 12 ribu penerima vaksinasi Covid-19 di lingkungan parlemen. Jumlah ini mencakup anggota Dewan dan keluarganya, tenaga ahli, petugas pengamanan dalam, petugas kebersihan, pengemudi, hingga ASN di lingkungan DPR dan keluarganya.

"Jumlah keseluruhannya berkisar hampir dua belas ribu," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 26 Februari 2021.

Indra mengatakan vaksinasi Covid-19 di DPR berlangsung sejak Rabu lalu, 24 Februari hingga 10 Maret mendatang. Setelah penyuntikan tahap pertama, kata Indra, vaksinasi tahap kedua akan dilakukan setelah 10 Maret hingga selesai.

Baca: Anggota DPR Bilang Vaksinasi Covid-19 Keluarga Dewan Tak Harus Dipersoalkan

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura DPR. Menurut pantauan Tempo, akses ke ruang masuk gedung tersebut dijaga oleh petugas pengamanan. Dinding-dinding kaca yang ada juga ditutup dengan gorden.

Indra mengatakan penentuan waktu ini mengikuti jadwal dari Kementerian Kesehatan. Ada 200 petugas vaksinasi dengan target 1.000 hingga 1.500 penerima vaksin setiap harinya. Namun ia mengakui target ini belum tercapai lantaran banyak anggota DPR yang masih berada di daerah pemilihan untuk reses.

Untuk hari pertama, kata dia, hanya ada sekitar 500 orang yang divaksin. Angka ini meningkat di hari kedua menjadi 1.200 vaksin. Adapun jumlah penerima di hari ketiga belum dihitung lantaran masih berlangsung ketika Indra menyampaikan keterangan.

Indra mengatakan, menurut arahan pimpinan DPR, vaksinasi ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Hanya orang-orang yang berkepentingan saja yang diperbolehkan memasuki ruangan vaksinasi.

Indra juga menjelaskan alasan keluarga anggota DPR turut menerima vaksin. Menurut dia, Kementerian Kesehatan awalnya meminta data lantaran DPR termasuk dalam gelombang kedua penerima vaksin.

Kesekretariatan DPR, kata Indra, kemudian menyerahkan data termasuk daftar keluarga anggota Dewan. Data ini berasal dari basis data Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang selama ini menanggung asuransi kesehatan anggota DPR dan keluarganya.

"Saya kira tidak ada yang istimewa, dalam satu rumah itu hanya sebagian yang divaksin yang lain tidak, tentu itu pertimbangannya ada pada pemerintah dan kami hanya mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Kemenkes," ujar dia.

Anggota DPR RI periode 2019-2024 berjumlah 575 orang. Menurut Indra, jumlah keluarga anggota DPR sekitar 2.600 orang.






Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

5 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

6 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

8 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

11 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

12 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

13 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

2 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.