Anggota DPR Bilang Vaksinasi Covid-19 Keluarga Dewan Tak Harus Dipersoalkan

Ketua DPR Puan Maharani membacakan pidato pada Rapat Paripurna ke-11 Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Januari 2021. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay menilai tak ada yang perlu dipersoalkan dari vaksinasi Covid-19 untuk keluarga anggota DPR. Saleh membantah diistimewakan dan menilai ada alasan logis yang mendasari hal ini.

Pertama, menurut Saleh, anggota DPR banyak bepergian dalam menjalankan tugasnya. Ia mengatakan akan berbahaya jika anggota tersebut pulang ke rumah dengan membawa virus Corona.

"Covid-19 ini kan enggak kenal apakah ini keluarganya apakah anggota (DPR), karena itu masuk akal sekali jika keluarga dari anggota divaksin," kata Saleh kepada Tempo, Jumat, 26 Februari 2021.

Jika anggota keluarga Dewan tak ikut divaksin, kata Saleh, anggota Dewan terkait belum tentu sehat meski sudah divaksin. Anggota Komisi Kesehatan DPR ini lantas menyarankan agar keluarga para tenaga kesehatan turut disuntik vaksin Covid-19.

"Saya sarankan nakes-nakes kita keluarganya diikutkan, supaya mereka juga tidak membawa penyakit virus di keluarganya," ujar politikus Partai Amanat Nasional ini.

Alasan kedua, Saleh mengatakan anggota DPR dan keluarganya divaksin pada gelombang kedua bersamaan dengan guru, pedagang pasar, wartawan, dan kelompok lainnya. Ia menilai ini artinya pelaksanaan vaksinasi anggota DPR sama saja dengan masyarakat biasa.

Hanya saja, Saleh mengakui pelaksanaan vaksinasi yang digelar di gedung DPR jadi terkesan berbeda. "Kelihatannya wah dan seterusnya, padahal kan biasa saja. Dan orang diatur antreannya di dalam. Tidak perlu ada yang harus dipersoalkan," ujar dia.

Saleh mengatakan anggota keluarga yang menerima vaksinasi ini adalah mereka yang tinggal satu rumah dengan anggota Dewan. Ia sendiri telah menerima vaksin Covid-19 bersama istri dan anaknya.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan pihaknya menerima informasi ihwal vaksinasi dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pencegahan Penyakit Kementerian Kesehatan. Indra mengatakan, ada hampir 12.000 penerima vaksinasi Covid-19 dari lingkungan parlemen.

Anggota keluarga Dewan, kata Indra, terhitung sebanyak 2.600-an orang. Data keluarga penerima vaksinasi Covid-19 ini berbasis asuransi Jasindo, yang selama menanggung biaya kesehatan anggota DPR. "Saya kira tidak ada yang istimewa, kami hanya ikut yang digariskan Kemenkes," kata Indra dalam konferensi pers, Jumat, 26 Februari 2021.






Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

7 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

7 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

10 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

13 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

14 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

14 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

2 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.