Kapolri Didesak Terbitkan Pedoman Penanganan Kasus Penodaan Agama

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas pemakaman menguburkan jenazah korban COVID-19 di TPU Srengseng Sawah Dua, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Februari 2021. TPU Srengseng Sawah dua telah mulai menerima pemakaman jenazah COVID-19 dengan kapasitas 1.020 petak. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

    Petugas pemakaman menguburkan jenazah korban COVID-19 di TPU Srengseng Sawah Dua, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Februari 2021. TPU Srengseng Sawah dua telah mulai menerima pemakaman jenazah COVID-19 dengan kapasitas 1.020 petak. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

    TEMPO.CO, Jakarta - Setara Institute mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit membuat pedoman tertulis terkait penanganan kasus penodaan agama yang memberikan kepastian hukum dan keadilan.

    "Setara Institute mendesak Kapolri untuk segera mengeluarkan Perkap mengenai hal tersebut, untuk mencegah jatuhnya korban kriminalisasi secara sewenang-wenang menggunakan pasal-pasal penodaan agama," kata peneliti Setara Institute, Halili, dalam keterangannya, Kamis, 25 Februari 2021.

    Halili meminta kepolisian melakukan moratorium penggunaan pasal penistaan agama hingga adanya pedoman tertulis. Hal ini menysul kasus kriminalisasi tenaga kesehatan di Pematangsiantar yang memandikan jenazah perempuan.

    Baca juga: ICJR Sebut Kasus Memandikan Jenazah Tak Bisa Disebut Penodaan Agama

    Secara hukum, kata Halili, penggunaan pasal penodaan agama atas empat nakes tersebut merupakan kriminalisasi. Sebab, kata dia, unsur-unsur pidana yang diterapkan kabur (obscuur) dan tidak memberikan kepastian hukum (lex certa). "Kriminalisasi terhadap empat nakes tersebut lebih tampak sebagai ‘peradilan’ karena tekanan massa (trial by mob)," katanya.

    Menurut Halili, kepolisian merupakan salah satu pihak yang mesti dipersoalkan. Polresta Pematangsiantar mestinya menegakkan hukum secara obyektif, profesional, dan adil.

    Pasalnya, kata Halili, proses hukum terhadap tenaga kesehatan mestinya tidak boleh tunduk pada tekanan massa dan kelompok tertentu, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Sebab fatwa MUI bukanlah bentuk dari peraturan perundang-undangan dalam hirarki hukum positif di Indonesia. Ia pun kembali menegaskan pasal penodaan agama kepada nakes ini merupakan bentuk kriminalisasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Empat Macam Batal Puasa

    Ada beberapa macam bentuk batalnya puasa di bulan Ramadan sekaligus konsekuensi yang harus dijalankan pelakunya.