ICJR: Kasus Memandikan Jenazah Tak Bisa Disebut Penodaan Agama

Petugas menggunakan baju pelindung saat memakamkan jenazah terkonfirmasi positif Covid-19 di TPU Bambu Apus, Jakarta Timur, Sabtu, 13 Fabruari 2021. Petak makam untuk jenazah pasien Covid-19 di Taman Pemakaman Umum (TPU) Bambu Apus, Jakarta Timur, dipersempit dari semula berukuran 2,5 meter x 1,5 meter menjadi 2,2 meter x 1,2 meter per petak makam. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai sulit menyebut kasus petugas forensik yang memandikan jenazah beda jenis kelamin sebagai penodaan agama. Sebelumnya, tenaga kesehatan di Pematang Siantar menjadi tersangka setelah dilaporkan karena memandikan jenazah yang berbeda kelamin. 

Menurut Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus A.T. Napitupulu, merujuk pada Pasal 156a KUHP ada dua unsur yang sangat penting dan sering tidak diperhatikan dengan hati-hati dalam kasus-kasus penodaan agama.

"Yaitu pertama, unsur 'kesengajaan dengan maksud' melakukan penodaan agama di muka umum dan kedua, bentuk perbuatan 'yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama'," ujar Erasmus dalam keterangan tertulis pada Kamis, 25 Februari 2021.

Erasmus menilai, penyidik dan jaksa harus sangat berhati-hati dalam menilai apakah perbuatan para tersangka memang disengaja dengan maksud di muka umum melakukan penistaan agama.

Kelalaian karena tidak mematuhi protokol, SOP, atau urutan prosedur lainnya tidak dapat dikategorikan sebagai kesengajaan dengan maksud, terlebih para tersangka menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan yang khusus menangani jenazah suspek Covid-119. 

Selain itu, dalam delik penodaan agama, harus merupakan sebuah perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. 

"Perbuatan itu sendiri haruslah perbuatan yang sifatnya menodai suatu agama atau ajaran agama, maka dia harus langsung menyasar agama tersebut, sedangkan perbuatan yang menyasar orang per orang yang kebetulan menyalahi ajaran suatu agama, tidak dapat langsung disimpulkan menodai agama," ucap Erasmus. 

ICJR juga mengkritik Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang telah menerima pelimpahan kasus ini. Jaksa seharusnya berperan sebagai dominus litis dalam memastikan apakah suatu kasus perlu atau tidak untuk diteruskan.

Baca juga: KPK Terima Laporan RS Sunat Insentif Tenaga Kesehatan

Untuk itu, ICJR, kata Erasmus, meminta agar aparat hukum, berhati-hati dalam menangani kasus ini. "Khususnya untuk jaksa yang sudah menerima pelimpahan kasus dari penyidik," kata Erasmus.

Dalam kacamata ICJR, sampai dengan fakta terkini, sulit untuk menyimpulkan kasus ini merupakan kasus yang memenuhi unsur delik penodaan agama. "Kasus ini juga bisa sangat berbahaya apabila tidak ditangani dengan hati-hati karena akan menyasar para tenaga kesehatan yang sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19," ujar Erasmus. 






Soal Ancaman Hukuman Ferdy Sambo: Pidana Penjara Tidak Boleh Melebihi 20 Tahun?

3 hari lalu

Soal Ancaman Hukuman Ferdy Sambo: Pidana Penjara Tidak Boleh Melebihi 20 Tahun?

Ferdy Sambo terancam hukuman maksimal. Apabila vonis kepada terpidana lebih dari 20 tahun, satu-satunya cara memvonis yaitu hukuman seumur hidup.


Apa Arti Impunitas atau Kebal Hukum?

3 hari lalu

Apa Arti Impunitas atau Kebal Hukum?

Impunitas bisa berupa pemberian pengampunan kepada pejabat pemerintah


Berkas Sudah Tahap II, Roy Suryo Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba

5 hari lalu

Berkas Sudah Tahap II, Roy Suryo Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba

Roy Suryo ditahan 20 hari di Rutan Salemba setelah berkasnya selesai tahap II.


Berkas Kasus Roy Suryo Sudah P21, Hari Ini Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Ke Kejaksaan

5 hari lalu

Berkas Kasus Roy Suryo Sudah P21, Hari Ini Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Ke Kejaksaan

Kejaksaan Tinggi Jakarta menyatakan berkas kasus Roy Suryo sudah P21 atau lengkap. Hari ini tersangka dan barang bukti diserahkan ke Kejaksaan.


KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

11 hari lalu

KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

Kantor Staf Presiden atau KSP bertemu dengan sejumlah tenaga kesehatan yang mendesak pemerintah untuk mengangkat mereke menjadi ASN


Top Metro: Pemerkosaan Remaja Putri oleh Empat Orang dan Anies Ketemu Ormas

12 hari lalu

Top Metro: Pemerkosaan Remaja Putri oleh Empat Orang dan Anies Ketemu Ormas

Polres Jakarta Utara melanjutkan proses hukum terhadap kasus dugaan pemerkosaan remaja putri oleh empat orang anak.


Wakil Kepala BPIP Ingatkan Peran Masyarakat dalam RUU KUHP

14 hari lalu

Wakil Kepala BPIP Ingatkan Peran Masyarakat dalam RUU KUHP

RUU KUHP merupakan penal code nasional yang disusun sebagai sebuah simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat.


Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

19 hari lalu

Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

Vonis lepas merupakan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ketika terdakwa bersalah, tetapi tidak dapat dipidana. Hal itu muncul di kasus KM 50.


Misteri Jasad di Sungai Bengawan Solo Terungkap, Polres Sukoharjo Tetapkan 3 Tersangka

24 hari lalu

Misteri Jasad di Sungai Bengawan Solo Terungkap, Polres Sukoharjo Tetapkan 3 Tersangka

Polres Sukoharjo berhasil mengungkap misteri penemuan jenazah pria di Sungai Bengawan Solo pada Juli lalu. Tiga orang menjadi tersangka.


Bebas Bersyarat Terbagi 2 Golongan, Apa Saja?

27 hari lalu

Bebas Bersyarat Terbagi 2 Golongan, Apa Saja?

Mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari bebas bersyarat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang