MAKI Serahkan Identitas King Maker di Kasus Djoko Tjandra ke KPK

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan sejumlah uang dolar Singapura, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020. Boyamin menyerahkan uang 100 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 1,08 miliar ke KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan sejumlah uang dolar Singapura, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020. Boyamin menyerahkan uang 100 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 1,08 miliar ke KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan nama asli King Maker dalam kasus Djoko Tjandra atau Joko Tjandra ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MAKI mendesak KPK menyelidiki peran King Maker dalam kasus tersebut.

    “Saya datang ke KPK untuk menagih berkaitan dengan King Maker, sekaligus saya menyerahkan profil King Maker,” kata Boyamin Saiman di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Februari 2021.

    Boyamin enggan memberikan nama jelas dari aktor tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa King Maker berasal dari penegak hukum dengan jabatan tinggi. Dia mengatakan mendapatkan identitas itu dari seorang sumber.

    Sosok King Maker sampai saat ini masih menjadi rahasia. Sosok ini disebut oleh MAKI sebagai otak dari rencana membebaskan terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra. Nama yang sama muncul dalam percakapan antara terpidana kasus ini, yakni Pinangki Sirna Malasari dengan Anita Kolopaking.

    Dalam sidang vonis untuk Pinangki, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan King Maker ada, tapi tidak terungkap.

    Hakim menyatakan telah berupaya menggali sosok King Maker ini dengan menanyakannya kepada Anita dan Pinangki. Selain muncul di WA, hakim bilang istilah ini juga diperbincangkan oleh Pinangki, Anita, Rahmat dan Djoko Tjandra. "Namun tetap tidak terungkap di persidangan," kata hakim.

    Lebih lanjut, Boyamin mengatakan punya alasan mengirimkan identitas itu ke KPK. “Saya yakin enggak bisa (diselidiki) polisi atau kejaksaan untuk penegak hukum ini,” kata Boyamin Saiman.

    Baca juga: KPK Buka Peluang Selidiki King Maker dalam Putusan Jaksa Pinangki


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.