PP Turunan UU Cipta Kerja, Rekrutmen Pekerja Outsourcing Harus Didasarkan 2 Hal

Sejumlah massa buruh yang tergabung organisasi KSPI melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, 18 Januari 2021. Mereka melakukan aksi lanjutan dan menyuarakan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja karena dianggap dapat merugikan kaum buruh. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengatur ketentuan perekrutan pekerja alih daya/outsourcing harus didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja 
 
"Hubungan Kerja antara Perusahaan Alih Daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT," demikian bunyi Pasal 18 ayat (1) PP 35/2021 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Februari lalu.
 
Selanjutnya, ayat (2) mengatur, PKWT atau PKWTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis.
 
Pasal 19 ayat (1) menyebutkan, dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan PKWT, maka perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak bagi Pekerja/Buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang obyek pekerjaannya tetap ada.
 
"Persyaratan pengalihan pelindungan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan atas kelangsungan bekerja bagi Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dalam Perusahaan Alih Daya," demikian bunyi Pasal 19 ayat (2) turunan omnibus law Cipta Kerja ini.
 
Ayat selanjutnya mengatur, dalam hal pekerja/buruh tidak memperoleh jaminan atas kelangsungan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan alih daya bertanggung jawab atas pemenuhan hak pekerja/buruh.
 
PP yang sama mengatur batas maksimal kontrak PKWT adalah lima tahun. Ketentuan juga mewajibkan pengusaha memberikan uang kompensasi bagi pekerja atau buruh dengan status PKWT. Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT. Uang kompensasi diberikan kepada buruh yang mempunyai masa kerja paling sedikit satu bulan secara terus-menerus. 

Besaran uang kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja PKWT dengan masa kerja 12 dua belas bulan secara terus-menerus akan memperoleh kompensasi satu bulan upah. Adapun PKWT dengan lama kerja satu bulan atau lebih, namun tak mencapai 12 bulan, pemberian uang kompensasi dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi dua belas dan dikalikan dengan satu bulan.

Berdasarkan aturan turunan UU Cipta Kerja ini Pekerja dengan masa PKWT selama lebih dari 12 bulan mendapatkan kompensasi dengan hitungan secara proporsional masa kerja dibagi dua belas dan dikalikan dengan satu bulan. Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

Baca juga: Aturan Turunan Cipta Kerja, Perusahaan Bisa PHK Buruh Tanpa Pesangon Penuh 

 

 






Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

3 hari lalu

Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

Masa kerja dihitung sejak adanya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua pihak.


Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

4 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

Jelang penetapan Perpu Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI, ribuan buruh kembali akan melakukan aksi masa besar besaran di gedung wakil rakyat pada Senin, 6 Februari 2023 mendatang.


Kata Airlangga, Perpu Cipta Kerja untuk Cegah Amerika Tingkatkan Suku Bunga

6 hari lalu

Kata Airlangga, Perpu Cipta Kerja untuk Cegah Amerika Tingkatkan Suku Bunga

Menurut Airlangga, saat ini negara adidaya tersebut sudah mulai tertekan akibat dampak perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung selesai.


PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

6 hari lalu

PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

PKS menyatakan kericuhan PT GNI merupakan dampak dari penerbitan UU Cipta Kerja.


Bentrok di PT GNI, Partai Buruh Singgung Lagi Soal Perpu Cipta Kerja

10 hari lalu

Bentrok di PT GNI, Partai Buruh Singgung Lagi Soal Perpu Cipta Kerja

Presiden Partai Buruh Said Iqbal angkat bicara soal bentrok antarpekerja yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) pada pekan lalu.


Turunan UU Cipta Kerja Kerdilkan Tugas Pengelola Hutan

11 hari lalu

Turunan UU Cipta Kerja Kerdilkan Tugas Pengelola Hutan

Dalam turunan UU Cipta Kerja, tugas KPH kini hanya sebatas fasilitator dan administrator pengelolaan hutan.


Lucy Kurniasari Sebut Komisi IX Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Kesehatan dan Ciptaker

11 hari lalu

Lucy Kurniasari Sebut Komisi IX Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Kesehatan dan Ciptaker

Lucy Kurniasari mengaku komisinya tidak pernah dlibatkan dalam pembahasan RUU Kesehatan maupun RUU Cipta Kerja


The Hasty Health Omnibus Law

12 hari lalu

The Hasty Health Omnibus Law

Indonesia will shortly have a third omnibus law, the health law. A number of professional health care organizations expressed opposition.


Soroti Kasus Surya Darmadi, Walhi Singgung Pembukaan Lahan Hutan yang Masif untuk Korporasi

12 hari lalu

Soroti Kasus Surya Darmadi, Walhi Singgung Pembukaan Lahan Hutan yang Masif untuk Korporasi

Kasus Surya Darmadi hanya satu dari sekian permasalahan dalam tata kelola perkebunan sawit.


Jokowi Kritik Aturannya Sendiri Soal Perubahan Nama IMB

14 hari lalu

Jokowi Kritik Aturannya Sendiri Soal Perubahan Nama IMB

Bagi Jokowi, yang paling penting bukan urusan nama, tapi penyelesaiannya yang cepat.